Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikabarkan menunggak pajak mobil mewahnya Lexus LX600 miliknya. Kondisi itu mendapat sorotan.
Seperti diketahui mobil Lexus LX600 berpelat B 2600 SME milik Dedi Mulyadi masih berstatus cicilan. Saat ini dia sedang mengurus pemindahan registrasi kendaraan bermotor dari Jakarta ke Jawa Barat.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, kebijakan pemutihan pajak di Jabar menjadi kontradiktif setelah publik mengetahui jika Dedi Mulyadi menunggak pajak.
“Terlepas itu mobil leasing dan Jakarta, tidak seperti itu. Mungkin lupa, kita tidak tahu, mau bayar di Jawa Barat atau Jakarta menurut saya segera lunasi,” kata Cecep dihubungi infoJabar, Rabu (23/4/2025).
Cecep menilai wajar jika Dedi Mulyadi lupa membayar pajak mobil mewahnya. Namun dia mendorong agar Dedi Mulyadi segera membayar tunggakan pajak kendaraanya.
“Bahwa mungkin Pak Dedi lupa karena kesibukannya atau mau dipindahkan ke Jawa Barat, tapi menurut saya jangan seperti itu, lunasi saja,” ucapnya.
Menurut Cecep, jika Dedi Mulyadi taat aturan lebih baik pajak kendaraanya segera dibayar.
“Kalau mobilnya plat B bayar saja di Jakarta, kan itu alasannya nanti mau dipindahkan oleh leasing ke Jawa Barat menurut saya alasannya kurang tepat, kalau pajak bayar saja,” tuturnya.
“Orang bertanya seperti itu (sikap warga), sedangkan Pak Dedi sendiri belum bayar pajak, khawatir jadi kontra produktif ya,” tambahnya.
Terkait alasan akan dibaliknamakan, sebagai pemimpin, lebih baik Dedi Mulyadi segera bayar pajaknya.
“Sudah saja mohon maaf, lupa atau apa, tapi hari ini saya lunasi,” ucap Cecep.
Disinggung terkait gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergerak cepat menyikapi banyak permasalahan di Jabar. Dengan kejadian ini, ada baiknya juga Dedi melakukan introspeksi, jangan sampai kebijakan yang dibuat menjadi boomerang baginya.
“Ya makanya saya katakan pemimpin harus introspeksi dulu, khawatirnya setiap orang punya masalah dan punya kebijakan jadi kontra produktif. Kebijakan sudah bagus ya, lunasi saja, sesegera mungkin, bilang saja saya hilaf, saya lunasi, nggak usah sebut mobil leasing atau apa,” jelasnya.
Cecep memuji gebrakan-gebrakan yang dilakukan Dedi Mulyadi. Namun setelah ada kejadian ini, Dedi Mulyadi harus berhati-hati.
“Di sisi akselerasi kebijakan bagus ya, ada terobosan dan kejutan, tim birokrasi rapat, tapi meski begitu harusnya pak dedi memperbaiki satu regulasi,” tuturnya.
Selain itu menurut Cecep, dalam membuat kebijakan, ada baiknya Dedi melibatkan Wakil Gubernur Erwan Setiawan. “Jangan lupa, ikutin juga wagubnya, jadi kebijakan itu bukan pribadi tapi kebijakan kolektif pemerintah,” pungkasnya.
