Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan, pihaknya saat ini akan melanjutkan kajian dan penelitian mengenai situs Gunung Padang. Salah satu hal yang tengah diupayakan adalah pemugaran situs yang telah ditemukan sejak 1914 tersebut.
“Kajian Gunung Padang kita lanjutkan, kita akan percayakan ke depannya ada pemugaran, itu yang paling penting supaya bisa terawat,” ungkap Fadli Zon di Bandung, Senin (28/4/2025).
Selama ini, situs Gunung Padang yang terletak di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur tersebut banyak memunculkan teori dan spekulasi. Telah banyak predikat yang tersemat pada situs tersebut, mulai dari situs sejarah tertua di dunia, sumber peradaban tertua di dunia, hingga piramida tertua yang mengalahkan Piramida Giza Mesir.
Klaim-klaim tersebut hingga saat ini masih terus berupaya dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian penelitian. Fadli Zon mengatakan, penelitian akan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Penlitian bisa dilanjutkan dengan bekerja sama dengan BRIN. Untuk pemugaran dari situs itu adalah domain Kementerian Kebudayaan. Kita akan coba pemugaran, tapi yang didasarkan pada kaidah dari kajian-kajian yang ada,” terangnya.
Ia berharap, pemugaran dapat dilakukan dengan panduan hasil kajian para peneliti. Meskipun, ia mengatakan, hasil pemugaran tidak akan menghasilkan wujud utuh dari situs Gunung Padang.
“Namanya dipugar ya seperti Candi Borrobudur, Candi Prambanan itu dipugar, dicoba untuk dikembalikan seperti aslinya. Tapi karena kita tidak punya blueprint-nya,mungkin tidak bisa 100 persen seperti itu,” jelas Fadli Zon.
Meski demikian, ia meyakini hal tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin berdasarkan struktur bebatuan yang ada saat ini. Ia berharap pemugaran dapat dimulai tahun ini.
“Saya kira itu (pemugaran) bisa berangkat dari strukur batu-batu yang ada. Batu yang rebah dan yang hatuh bisa didirikan, berdasarkan kajian-kajian arkeolog seperti apa. Mudah-mudahan tahun ini bisa dimulai,” ungkapnya.
Terkait dana pemugaran, ia mengatakan hal tersebut dapat diperoleh dari pendanaan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Untuk riset dan penelitian dapat dilakukan oleh BRIN, sementara Kementerian dan Kebudayaan, ia mengatakan, hanya akan melakukan kajian.
“(Pendanaan) bisa dengan skema public private partnership. Untuk yang riset itu BRIN, riset sekarang domainnya BRIN. Selain itu namanya kajian. Kita lakukan kajian untuk pemugaran,” tutupnya.
