Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,458 triliun pada tahun anggaran 2026 memaksa DPRD Jawa Barat melakukan langkah efisiensi besar-besaran.
Pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap pos belanja operasional di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar, termasuk penghapusan sejumlah fasilitas yang sebelumnya menjadi penunjang kegiatan kedewanan.
Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar, Irma Rahmawati, menjelaskan kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Barat. Seluruh instansi daerah diminta menyesuaikan diri agar tetap fokus pada pelayanan publik, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Pimpinan juga sudah sepakat terkait dengan apa yang menjadi arahan Pak Gubernur sebelumnya, bahwa penurunan TKD ini tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irma saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, sejumlah pos anggaran kini menjadi sasaran efisiensi, mulai dari perjalanan dinas, makan minum, hingga biaya operasional seperti listrik, air, dan internet. Tak hanya itu, Sekretariat DPRD juga akan menerapkan skema kerja dari rumah (WFH) sebagai bagian dari penghematan energi dan operasional kantor
“Arahan Pak Gubernur yaitu efisiensi dari anggaran perjalanan dinas, kemudian makan minum, listrik, air dan internet itu juga menjadi prioritas. Pemeliharaan gedung pun ikut diefisienkan,” jelasnya.
“Kita dilakukan WFH, ada dua pilihan, 50% atau satu hari penuh. Tapi tetap memperhatikan pelayanan terhadap kinerja dewan yang langsung turun ke masyarakat,” sambungnya.
Irma mengungkapkan, dampak terbesar dari pemangkasan TKD ini terasa pada anggaran Sekretariat DPRD Jabar yang turun drastis dari Rp600 miliar menjadi Rp300 miliar. “Cukup besar memang imbas terhadap anggaran di Sekretariat DPRD ini,” ujarnya.
Salah satu konsekuensi paling nyata adalah penghapusan fasilitas makan dan minum (mamin) dalam kegiatan rapat, paripurna, maupun kunjungan kerja. Ia menyebut, anggaran makan dan minum DPRD yang sebelumnya mencapai Rp9 miliar pada 2025 akan dipangkas drastis menjadi hanya Rp2 miliar pada 2026.
“Makan minum itu yang tadinya rapat kita fasilitasi, Paripurna juga difasilitasi, nanti mungkin menjadi tidak ada. Bahkan untuk tamu pun nanti hanya disediakan air putih saja,” tutur Irma.
Selain efisiensi pada fasilitas internal, kegiatan kedewanan seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) juga akan menyesuaikan dengan kebijakan penghematan. Meski demikian, Irma menegaskan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota dewan.
“Reses tetap dilaksanakan karena itu hak dewan yang tertuang dalam undang-undang, tapi tidak berjumlah pada audiens. Tidak ada kewajiban harus menghadirkan sekian orang,” jelasnya.
Irma menilai, meski pemotongan anggaran cukup besar, semangat DPRD Jabar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tidak boleh surut.
“Pengurangan anggaran itu seharusnya tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aspirasi masyarakat dan dukungan terhadap kemajuan pembangunan,” pungkasnya.
