DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-18 Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029. Paripurna digelar Kamis (22/5) di ruang rapat utama DPRD.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali memimpin langsung rapat yang dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, unsur Forkopimda, para camat, kepala OPD, dan anggota dewan.
Pandangan disampaikan secara bergiliran oleh masing-masing juru bicara fraksi. Berikut pandangan mereka :
Fraksi gabungan Golkar dan PAN menyampaikan pandangannya secara tertulis. “Fraksi GOLKAR & PAN sangat berharap komisi atau pansus bersama tim pemerintah daerah yang akan membahas Raperda ini dapat secara objektif menyepakati Raperda dan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi serta mempertimbangkan ketepatan waktu pembahasan dan penetapannya,” tulis H.M Loka Tresnajaya, juru bicara fraksi.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas penyusunan RPJMD, namun juga menyampaikan kritik konstruktif.
“Awal Maret 2025, saya memeriksakan anak saya ke RSUD Karawang, karena mengalami tanda-tanda perubahan fisik seperti laki-laki, padahal anak saya lahir sebagai perempuan,” ujar Hera Iskandar, juru bicara Fraksi Gerindra.
“Visi ‘Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah’, perlu dijabarkan indikatornya. Maju dari titik mana? Unggul dalam apa? Budaya mana yang akan dipertahankan? Keberkahan bagi siapa?” tambahnya.
Fraksi ini juga menyoroti pemetaan tahapan pembangunan. “Kenapa penguatan tata kelola pemerintahan sebagai pondasi pembangunan ditempatkan di tahun terakhir?” tegas Hera.
Fraksi PKB menekankan pentingnya prinsip keadilan ekologis dalam seluruh perencanaan.
“Apapun bentuk pembangunan daerah, harus memperhatikan aspek keadilan ekologis. Pembangunan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika seluruh kebijakan dan program dijalankan dengan kesadaran terhadap kebutuhan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang,” ujar Saepul Rahman, juru bicara Fraksi PKB.
Fraksi PKS memberikan 11 catatan penting dalam pandangan mereka. “RPJMD harus mewujudkan visi dan misi Bupati sebagai janji politik yang harus direalisasikan,” kata Hendra Purnama, juru bicara Fraksi PKS.
“Meminta fokus pada penyelesaian infrastruktur rusak dan mencabut SK Bupati terkait kawasan kumuh,” sambungnya.
“Mendorong perubahan mendasar dari BPR Sukabumi menjadi BPR Syariah Supabumi, demi keberkahan yang lebih optimal,” tambah Hendra.
Fraksi PDI Perjuangan menyebut RPJMD tak boleh hanya sekadar agenda rutin, melainkan harus menjadi dokumen penting dan aspiratif.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“RPJMD harus menjadi desain pembangunan Kabupaten Sukabumi yang merangkum pemikiran seluruh lapisan masyarakat. Selain visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, RPJMD harus mencerminkan aspirasi masyarakat demi pembangunan yang adil, merata, berkesinambungan, dan menyejahterakan,” ujar H. Junajah Jajah Nurdiansyah, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
“RPJMD adalah acuan bagi seluruh OPD, sehingga penyusunannya harus visioner,” imbuhnya.
Fraksi Demokrat tidak menyampaikan langsung pandangannya, melainkan secara tertulis oleh Rudi Heryanto.
Fraksi PPP menyampaikan 11 catatan, tiga di antaranya dibacakan langsung.
“Kami mengusulkan agar RPJMD mengatur lebih detail mengenai tata kelola sampah. Kami mengharapkan pemerintah daerah menyiapkan program yang dapat mengatasi isu ini,” kata Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, juru bicara Fraksi PPP.
“Terkait Peraturan Bupati tahun 2020, kami usulkan agar peraturan tersebut dikaji ulang agar perbaikan jalan lingkungan dapat dilakukan merata,” ucapnya.
“Banyak masyarakat Kabupaten Sukabumi belum memiliki BPJS. Kami berharap ada jaminan kesehatan alternatif selain BPJS,” tutup Zakiyah.
