Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali menjadi sorotan publik. Fasilitas megah yang pernah digadang-gadang sebagai kebanggaan Jawa Barat itu kini lebih mirip bangunan raksasa yang hidup segan mati tak mau.
Tidak ada penerbangan reguler, terminal lengang, dan aktivitas yang nyaris tak terdengar, kondisi yang oleh DPRD Jabar disebut memprihatinkan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Muhamad Romli, menggambarkan situasi BIJB setelah beberapa kali meninjau langsung ke lapangan.
“Memang dari beberapa saat yang lalu kita juga sering atau beberapa kali ke BIJB, dan memang memprihatinkan. Dan belakangan direkturnya mundur meskipun sekarang sudah ada gantinya,” ujar Romli, Senin (17/11/2025).
Saat memasuki kawasan BIJB, pemandangan yang muncul bukan hiruk pikuk seperti bandara internasional pada umumnya, melainkan suasana sepi seperti terminal yang sudah lama ditinggalkan.
Romli mengakui kondisi tersebut menimbulkan beban besar bagi pemerintah daerah. BIJB tidak menghasilkan pendapatan memadai, justru terus mengajukan kebutuhan dana operasional. “Memang berat bagi BIJB untuk membangun usahanya bisa maju,” tuturnya.
Dalam kondisi tidak ada penerbangan sama sekali, biaya operasional BIJB tetap berjalan. Mulai dari gaji, listrik, pemeliharaan fasilitas, sampai pembayaran bunga utang. Pemerintah daerah bersama DPRD akhirnya mendorong penyertaan modal baru melalui RAPBD 2026.
Menurut Romli, manajemen BIJB mengajukan Rp150 miliar, namun dewan menyepakati Rp100 miliar dengan syarat penggunaan anggaran harus jelas. “Kita hanya bersepakat di angka Rp100 miliar. Itu kita minta terkait penggunaannya untuk apa saja. Komisi III sudah mendapatkan penjelasan bahwa Rp100 miliar itu yang pertama adalah untuk operasional bandara sekitar Rp26 miliar, kemudian ada juga gaji rutin dalam satu tahun sekitar Rp24 miliar,” jelas Romli.
Ia merinci, total kebutuhan operasional dasar saja sudah mencapai Rp53,7 miliar, ditambah beban bunga bank sebesar Rp12 miliar. “Jadi totalnya sekitar Rp65,7 miliar, untuk itu saja. Sehingga ini sebetulnya menjadi beban bagi pemerintah daerah karena artinya Rp65,7 miliar itu mustahak harus terpenuhi setiap tahunnya,” kata Romli.
Lalu bagaimana cara menghidupkan kembali bandara yang nyaris vakum ini? Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah subsidi harga tiket penerbangan. Hal itu menurut Romli telah disiapkan melalui sisa dana yang ada dari penyertaan modal.
“Dari Rp65,7 miliar itu sisanya sekitar Rp33,3 miliar itu untuk mensubsidi penerbangan karena memang berdasarkan hasil kajian tidak kompetitif harganya. Jadi siapapun yang berangkat warga Jabar itu akan mendapatkan subsidi. Tapi ini masih dilakukan kajian,” ujar Romli.
Subsidi tersebut rencananya diproyeksikan untuk menarik maskapai kembali membuka rute komersial dari Kertajati. Karena saat ini, hanya ada satu penerbangan yakni rute Singapura melalui maskapai Scoot, itupun hanya seminggu sekali.
Namun Romli menegaskan bahwa masalah BIJB tidak berhenti pada operasional. Ada beban besar yang membayangi: utang pokok hampir Rp2,9 triliun yang akan jatuh tempo sekitar 2034.
“Ini kembali lagi kepada BIJB, karena tanggung, piutang, dan lain sebagainya BIJB itu sangat luar biasa. Dan ini belum lagi kita bicara pokok utang yang hampir Rp2,9 triliun,” ujarnya.
“Sedangkan sampai hari ini boro-boro memberikan deviden, tapi untuk dirinya sendiri saja dia minta. Jadi kita belum melihat adanya titik cerah dari penerbangan-penerbangan yang akan digaungkan,” sambungnya.
Agar BIJB tidak terus menjadi beban APBD, DPRD meminta manajemen bandara menyusun kajian menyeluruh demi menemukan model bisnis baru yang lebih sehat. “Jadi BIJB harus menyiapkan kajian yang komprehensif, sehingga bagaimana kita bersama-sama melalui kajian itu untuk kemudian membawa BIJB menjadi paling tidak berkembang, yang minimal bisa membiayai dirinya sendiri yang per tahunnya membutuhkan sekitar Rp5,7 miliar,” tegas Romli.
Penyertaan Modal Jadi Penopang Utama
Subsidi Tiket untuk Hidupkan Penerbangan
Lalu bagaimana cara menghidupkan kembali bandara yang nyaris vakum ini? Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah subsidi harga tiket penerbangan. Hal itu menurut Romli telah disiapkan melalui sisa dana yang ada dari penyertaan modal.
“Dari Rp65,7 miliar itu sisanya sekitar Rp33,3 miliar itu untuk mensubsidi penerbangan karena memang berdasarkan hasil kajian tidak kompetitif harganya. Jadi siapapun yang berangkat warga Jabar itu akan mendapatkan subsidi. Tapi ini masih dilakukan kajian,” ujar Romli.
Subsidi tersebut rencananya diproyeksikan untuk menarik maskapai kembali membuka rute komersial dari Kertajati. Karena saat ini, hanya ada satu penerbangan yakni rute Singapura melalui maskapai Scoot, itupun hanya seminggu sekali.
Namun Romli menegaskan bahwa masalah BIJB tidak berhenti pada operasional. Ada beban besar yang membayangi: utang pokok hampir Rp2,9 triliun yang akan jatuh tempo sekitar 2034.
“Ini kembali lagi kepada BIJB, karena tanggung, piutang, dan lain sebagainya BIJB itu sangat luar biasa. Dan ini belum lagi kita bicara pokok utang yang hampir Rp2,9 triliun,” ujarnya.
“Sedangkan sampai hari ini boro-boro memberikan deviden, tapi untuk dirinya sendiri saja dia minta. Jadi kita belum melihat adanya titik cerah dari penerbangan-penerbangan yang akan digaungkan,” sambungnya.
Agar BIJB tidak terus menjadi beban APBD, DPRD meminta manajemen bandara menyusun kajian menyeluruh demi menemukan model bisnis baru yang lebih sehat. “Jadi BIJB harus menyiapkan kajian yang komprehensif, sehingga bagaimana kita bersama-sama melalui kajian itu untuk kemudian membawa BIJB menjadi paling tidak berkembang, yang minimal bisa membiayai dirinya sendiri yang per tahunnya membutuhkan sekitar Rp5,7 miliar,” tegas Romli.
