Kota Bandung menjadi kota termacet di Indonesia versi survei TomTom Traffic Index 2024. Berdasarkan data, tingkat kemacetan rata-rata di Bandung mengalahkan Jakarta dan Surabaya dengan waktu tempuh perjalanan rata-rata 15 menit per 10 kilometer.
Merespons kemacetan yang terjadi di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti salah satu penyebab yang kerap luput dari perhatian, yakni sistem lampu lalu lintas atau traffic light.
“Kita lagi membuat analisis tentang traffic light. Karena traffic light itu justru bikin macet. Bisa nggak ke depan sih traffic light itu membuat menjadi lancar,” kata Dedi di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, penempatan dan pengaturan waktu lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung dinilai belum akurat. Akibatnya, arus kendaraan justru tersendat, menciptakan tumpukan kendaraan dari arah yang tidak semestinya.
“Kan bisa jadi ini penghitungan yang di sini, yang di sana belum tepat. Nah, ini kita lagi ngitung nih biar tepat,” ungkapnya.
Evaluasi ini menjadi bagian dari langkah serius Pemprov Jawa Barat dalam merespons kemacetan di Bandung. Meski Dedi mengakui bahwa kemacetan pada akhir pekan sering kali dipicu oleh masuknya wisatawan dari luar kota terutama Jakarta.
“Problem Bandung itu kan cuma satu. Dari dulu sampai sekarang jalannya tidak mengalami perubahan. Itu saja,” ujarnya.
“Bandung itu kan macet utamanya di Sabtu dan Minggu. Karena orang Jakarta kan piknik ke Bandung,” imbuhnya.
Dedi juga berbicara solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan. Menurutnya perlu dibangun sistem transportasi publik yang terintegrasi antarwilayah.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar telah mengajukan rancangan transportasi publik ke pemerintah pusat, dengan nilai investasi yang cukup besar. Rancangan itu bahkan telah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Mudah-mudahan usulan dari pemerintah provinsi Jawa Barat dan Bappenas sudah menyetujui program transportasi publik dengan nilai investasi hampir Rp22 triliun itu bisa terealisasi ya,” kata Dedi.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap usulan dan perhitungan konsultan. “Realisasinya ya kita tunggu pemerintah pusat, karena kan kalau menyangkut investasi dari luar itu kan harus perizinan dari Menteri Keuangan,” pungkasnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
