Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengadopsi konsep pengelolaan terpusat ala Danantara.
Menurut Dedi, pola lama pengelolaan BUMD sudah tidak lagi relevan. Banyak perusahaan daerah yang secara administratif masih tercatat, namun gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan maupun pembangunan daerah.
“Konsep Danantara akan diikuti Pemprov Jabar karena banyak BUMD yang namanya tercatat, tetapi tidak memiliki aktivitas,” ujar Dedi saat diskusi di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Ia membeberkan kondisi BUMD Jawa Barat yang selama ini terus menyedot modal pemerintah daerah tanpa menunjukkan kinerja keuangan yang sebanding. Ironisnya, aset bernilai besar yang dimiliki sejumlah BUMD justru terbengkalai dan tidak dikelola secara optimal.
“Mereka mendapat modal besar dari Pemprov Jabar, tapi kasnya kosong. Padahal, asetnya mencapai Rp4 triliun. Itu nilai yang sangat strategis,” jelasnya.
Bagi Dedi, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah. Ia memandang Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan instrumen untuk menjadikan aset pemerintah sebagai kekuatan utama dalam mendorong pembangunan.
“Danantara itu sebenarnya mencatatkan aset pemerintah, di mana aset tersebut menjadi nilai strategis dalam mengakselerasi pembangunan,” katanya.
Konsep inilah yang akan segera diterapkan di Jawa Barat. Dedi mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret, termasuk menggabungkan seluruh BUMD ke dalam satu holding khusus agar pengelolaannya lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya sudah sampaikan, kita sudah bekerja sama dan minggu depan ada MoU. Seluruh BUMD di Jabar akan digabung menjadi satu, di luar bjb,” ungkapnya.
Ke depan, struktur BUMD Jawa Barat akan disederhanakan menjadi dua entitas besar, yakni Bank bjb sebagai motor perbankan daerah, serta satu holding BUMD yang menaungi seluruh perusahaan daerah lainnya.
“Jadi nanti hanya ada dua. Satu bjb dan satu holding BUMD. Tidak berceceran seperti sekarang,” tegas Dedi.
Bagi Dedi, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah. Ia memandang Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan instrumen untuk menjadikan aset pemerintah sebagai kekuatan utama dalam mendorong pembangunan.
“Danantara itu sebenarnya mencatatkan aset pemerintah, di mana aset tersebut menjadi nilai strategis dalam mengakselerasi pembangunan,” katanya.
Konsep inilah yang akan segera diterapkan di Jawa Barat. Dedi mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret, termasuk menggabungkan seluruh BUMD ke dalam satu holding khusus agar pengelolaannya lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya sudah sampaikan, kita sudah bekerja sama dan minggu depan ada MoU. Seluruh BUMD di Jabar akan digabung menjadi satu, di luar bjb,” ungkapnya.
Ke depan, struktur BUMD Jawa Barat akan disederhanakan menjadi dua entitas besar, yakni Bank bjb sebagai motor perbankan daerah, serta satu holding BUMD yang menaungi seluruh perusahaan daerah lainnya.
“Jadi nanti hanya ada dua. Satu bjb dan satu holding BUMD. Tidak berceceran seperti sekarang,” tegas Dedi.
