Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya untuk meramaikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kuningan yang terkena dampak relokasi penataan Jalan Siliwangi pada tahun 2024 yang lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Kuningan, Elon Carlan. Menurutnya, semenjak direlokasi dari Jalan Siliwangi ke beberapa titik kawasan PKL, para pedagang PKL tersebut mengalami penghasilan yang tidak menentu.
“Penataan Jalan Siliwangi itu kan terbagi tiga tempat. Ada PKL yang dipusatkan di Pusat Parkir Taman Kota, ada PKL yang di Langlangbuana, dan ada yang dipusatkan di eks SD 17 itu, Pujasera dana Parkir Siliwangi (Puspa) Siliwangi namanya. Jadi ada 3 tempat relokasi PKL pasca penataan Jalan Siliwangi. Ketika mereka direlokasi mengalami kondisi pendapatan naik turun,” tutur Elon, Senin (20/10/2025).
Elon memaparkan, jika ditotal secara keseluruhan ada sekitar 367 PKL yang direlokasi dari Jalan Siliwangi ke 3 titik kawasan khusus itu. Menurutnya, relokasi tersebut bertujuan agar PKL berjualan secara tertib dan tidak mengganggu keindahan area kota.
“Yang direlokasi di Taman Kota ada 116 PKL, di kawasan Langlabuana ada 118 PKL dan di SD 17 yang sekarang namanya Puspa Siliwangi 133 PKL, jadi total 367 PKL. Direlokasi karena kita ingin kota yang estetik, jadi trotoar ini harus dipastikan hanya untuk pejalan kaki,” tutur Elon.
Namun, semenjak direlokasi, PKL tersebut banyak yang mengalami penurunan pendapatan karena lokasinya yang sepi. Menurut Elon, kondisi sepinya area PKL tersebut disebabkan karena tempatnya yang tidak strategis dan tidak menyatu seperti ketika PKL masih berjualan di Jalan Siliwangi.
“Kan dulu PKL terpusat di depan pertokoan Siliwangi sepertinya ramai karena di situ berjajal banyak mobil mau belanja turun di situ, angkot turun di situ, yang mau belanja dan jajan turun di situ. Ada 367 PKL ngumpul di situ. Ramai terus. Namun, sekarang karena tadinya satu tempat di pecah tiga tempat dan baru, maka seolah-olah jadinya sepi,” tutur Elon.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan beberapa langkah agar beberapa kawasan pusat PKL tersebut ramai didatangi orang, salah satunya adalah dengan membuka pelayanan publik di kawasan relokasi PKL tersebut.
Menurut Elon, dengan adanya pelayanan publik di kawasan relokasi PKL, dapat meningkatkan pendapatan dari pada pedagang. Untuk menambah keramaian, pihaknya juga akan membuat banyak acara atau event di tiga tempat relokasi PKL tersebut.
“Pertama kan ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya layanan seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Itukan ada pelayanan pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran itu bisa dipusatkan di salah satu kawasan puspa. Atau pembuatan BPJS dan SIM keliling itu bisa juga. Artinya kalau tiga pusat PKL ini dibantu dengan tiga layanan tadi bisa menambah keramaian banyak orang. Misal orang nunggu buat BPJS itukan pasti jajan di situ,” tutur Elon.
Selain membuat layanan publik dan mengadakan event. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga memberikan bantuan secara langsung kepada 367 PKL yang direlokasi. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp 300.000 untuk para PKL yang dibagikan setiap tiga bulan sekali.
Elon memaparkan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kuningan kepada para PKL yang terkena relokasi. Menurutnya, dengan bantuan tersebut diharapkan PKL dapat bertahan dan optimistis sampai kondisi kawasan tempat mereka berjualan ramai.
“Sebagai perhatian pemerintah. Mudah-mudahan masih bisa menjalani hari-hari sampai pulih lagi. Sudah tahap tiga. Kita bagi pertiga bulan. Dapat bantuan Rp 300.000, jadi sebulan Rp 100.000 Kan lumayan bagi pedagang itu masih bisa digunakan untuk menambah bahan baku. Ini bentuk perhatian pemerintah supaya PKL tetap optimistis seiring waktu,” tutur Elon.
Menurut Elon, bantuan stimulus tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2024 setelah relokasi dan akan berakhir di bulan Desember 2025. Meskipun bantuan akan terhenti, namun, Elon optimistis bahwa ke depan kondisi tempat relokasi sudah ramai.
“Semenjak relokasi itu tahun kemarin. Sudah berlangsung satu tahun setengah. Tapi kami Desember ini kan terakhir. Kami meyakini dengan adanya layanan seperti kependudukan dan pencatatan sipil, BPJS, Samsat dan Event. Mudah-mudahan keramaianya makin stabil,” tutur Elon.
Terakhir, pihaknya juga akan mengkaji soal usulan dari para PKL tentang car free day atau jalan bebas kendaraan untuk waktunya diperpanjang satu jam. Dari sebelumnya pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB menjadi pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB.
“Nah kita juga harus mengkaji. Tidak hanya dari aspek PKL saja, tapi juga harapan para pengusaha angkot juga harus dipertimbangkan. Masyarakat penggunaan jalan juga dipertimbangkan. Jadi memang harus matang kajiannya dan mencoba menampung berbagai macam saran dan masukan baik yang berkeinginan diperpanjang atau tidak diperpanjang,” tutur Elon.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar saat menyerahkan bantuan stimulus kepada 367 PKL mengatakan, bahwa PKL merupakan wajah ekonomi rakyat yang harus tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota. Ia juga mendorong agar 367 PKL lebih kreatif dan inovatif dalam membuat menu makanan dan minuman.
“Pemerintah daerah hadir bukan hanya untuk menata. PKL adalah wajah ekonomi rakyat, mereka harus diberi ruang untuk tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota. Buat katalog makanan dan minuman khas Puspa agar bisa dikenal publik. Ini penting untuk meningkatkan daya tarik kawasan kuliner kita,” pungkas Dian.
“Kan dulu PKL terpusat di depan pertokoan Siliwangi sepertinya ramai karena di situ berjajal banyak mobil mau belanja turun di situ, angkot turun di situ, yang mau belanja dan jajan turun di situ. Ada 367 PKL ngumpul di situ. Ramai terus. Namun, sekarang karena tadinya satu tempat di pecah tiga tempat dan baru, maka seolah-olah jadinya sepi,” tutur Elon.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan beberapa langkah agar beberapa kawasan pusat PKL tersebut ramai didatangi orang, salah satunya adalah dengan membuka pelayanan publik di kawasan relokasi PKL tersebut.
Menurut Elon, dengan adanya pelayanan publik di kawasan relokasi PKL, dapat meningkatkan pendapatan dari pada pedagang. Untuk menambah keramaian, pihaknya juga akan membuat banyak acara atau event di tiga tempat relokasi PKL tersebut.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Pertama kan ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya layanan seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Itukan ada pelayanan pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran itu bisa dipusatkan di salah satu kawasan puspa. Atau pembuatan BPJS dan SIM keliling itu bisa juga. Artinya kalau tiga pusat PKL ini dibantu dengan tiga layanan tadi bisa menambah keramaian banyak orang. Misal orang nunggu buat BPJS itukan pasti jajan di situ,” tutur Elon.
Selain membuat layanan publik dan mengadakan event. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga memberikan bantuan secara langsung kepada 367 PKL yang direlokasi. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp 300.000 untuk para PKL yang dibagikan setiap tiga bulan sekali.
Elon memaparkan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kuningan kepada para PKL yang terkena relokasi. Menurutnya, dengan bantuan tersebut diharapkan PKL dapat bertahan dan optimistis sampai kondisi kawasan tempat mereka berjualan ramai.
“Sebagai perhatian pemerintah. Mudah-mudahan masih bisa menjalani hari-hari sampai pulih lagi. Sudah tahap tiga. Kita bagi pertiga bulan. Dapat bantuan Rp 300.000, jadi sebulan Rp 100.000 Kan lumayan bagi pedagang itu masih bisa digunakan untuk menambah bahan baku. Ini bentuk perhatian pemerintah supaya PKL tetap optimistis seiring waktu,” tutur Elon.
Menurut Elon, bantuan stimulus tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2024 setelah relokasi dan akan berakhir di bulan Desember 2025. Meskipun bantuan akan terhenti, namun, Elon optimistis bahwa ke depan kondisi tempat relokasi sudah ramai.
“Semenjak relokasi itu tahun kemarin. Sudah berlangsung satu tahun setengah. Tapi kami Desember ini kan terakhir. Kami meyakini dengan adanya layanan seperti kependudukan dan pencatatan sipil, BPJS, Samsat dan Event. Mudah-mudahan keramaianya makin stabil,” tutur Elon.
Terakhir, pihaknya juga akan mengkaji soal usulan dari para PKL tentang car free day atau jalan bebas kendaraan untuk waktunya diperpanjang satu jam. Dari sebelumnya pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB menjadi pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB.
“Nah kita juga harus mengkaji. Tidak hanya dari aspek PKL saja, tapi juga harapan para pengusaha angkot juga harus dipertimbangkan. Masyarakat penggunaan jalan juga dipertimbangkan. Jadi memang harus matang kajiannya dan mencoba menampung berbagai macam saran dan masukan baik yang berkeinginan diperpanjang atau tidak diperpanjang,” tutur Elon.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar saat menyerahkan bantuan stimulus kepada 367 PKL mengatakan, bahwa PKL merupakan wajah ekonomi rakyat yang harus tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota. Ia juga mendorong agar 367 PKL lebih kreatif dan inovatif dalam membuat menu makanan dan minuman.
“Pemerintah daerah hadir bukan hanya untuk menata. PKL adalah wajah ekonomi rakyat, mereka harus diberi ruang untuk tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota. Buat katalog makanan dan minuman khas Puspa agar bisa dikenal publik. Ini penting untuk meningkatkan daya tarik kawasan kuliner kita,” pungkas Dian.
