Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri acara Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan nelayan.
“Cirebon ini wilayah pesisir yang semestinya memiliki potensi ekonomi kuat. Tapi faktanya, lebih dari 250 ribu warga atau sekitar 11 persen dari populasi masih berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Muhaimin di hadapan para tokoh masyarakat, santri, dan pejabat daerah.
Muhaimin menyebutkan sejarah mencatat Cirebon pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia. Potensi ini, menurutnya, harus direbut kembali. Terlebih, lokasi Cirebon yang strategis dan tidak jauh dari Jakarta menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Pekerjaan rumah kita masih sangat besar. Apalagi kita dihadapkan pada target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional menjadi nol persen pada 2026, dari saat ini yang masih di angka 3,1 juta orang atau 1,3 persen,” kata Menko PM yang akrab disapa Cak Imin itu.
Muhaimin juga menggarisbawahi tantangan ekonomi global yang semakin berat, termasuk dampak dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam situasi ini, menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar upaya pemberdayaan masyarakat bisa berjalan maksimal.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang fokus pada dua hal yakni meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan pengeluaran rumah tangga. “Ini adalah panduan bagi semua pihak untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ender Iwan menyampaikan keluhan warganya. Ia menyoroti kondisi nelayan yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan akses pendidikan seperti paket C secara gratis, agar anak-anak nelayan tetap bisa melanjutkan pendidikan dan bekerja di sektor industri,” ucapnya.
Terlebih lagi, saat ini kondisi nelayan sudah sangat terjerat. Pasalnya kapal yang dipergunakan untuk mencari ikan ke tengah laut merupakan hasil dari pinjaman tengkulak ikan.
“Sebagai informasi untuk Pak Menko, kalau nelayan itu bisa punya kapal dananya dipinjamin sama tengkulak ikan. Apalagi masa usia kapal cuma bisa bertahan selama lima tahun dan untuk memperbaikinya sulit karena masih punya tunggakan ke tengkulak dari kapal yang dibuat,” terangnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Menanggapi keluhan masyarakat nelayan, Muhaimin dalam waktu dekat akan segera menerjunkan tim untuk bisa menghimpun data guna meneyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para nelayan.
“Saya akan kirim tim untuk menghimpun data, tadi sesuai pernyataan warga kalau rata-rata nelayan pinjam uang Rp80 juta untuk buat kapal ke tengkulak. Itu kan nilainya cukup besar jadi akan kita bahas dengan Menteri teknis lainnya,” ujarnya.
