Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Pemerintah Kabupaten Cianjur layangkan surat rekomendasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara puluhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Santri. Pasalnya hingga akhir Oktober ini, baru 56 dapur dari total 140 dapur MBG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan mengatakan pasca-diwajibkan memiliki SLHS, sebagian dapur MBG langsung mendaftar dan mengurus sertifikat tersebut.
“Kalau sebelumnya hanya 4 dapur yang kantongi SLHS, tapi kemudian setelah ada warning dari Pak Bupati, langsung banyak yang daftar. Sekitar 130 dapur mendaftar SLHS, tapi ada juga yang belum sama sekali memproses dan mengajukan. Alasannya belum ditanyakan,” kata dia, Jumat (31/10/2025).
Menurut Made, hingga 31 Oktober 2025 tercatat ada 56 dapur yang sudah memiliki SLHS, sedangkan sisanya masih diproses dan belum sama sekali mengajukan.
Belum seluruhnya yang memiliki SLHS, disebabkan petugas dari Dinas Kesehatan terutama tim labolatorium hanya dapat memproses 10 dapur dalam sehari.
“Kemampuannya hanya 10 dapur sehari. Dan mereka kan daftar secara bersamaan di beberapa hari terakhir, makanya banyak yang belum diterbitkan SLHS-nya,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Cianjur Muhammad Wahyu mengatakan pihaknya sudah memberikan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2025 agar setiap dapur MBG melengkapi seluruh izin, termasuk SLHS.
“Kami sudah berikan waktu, kalau masih ada yang belum punya ya sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kami minta berhenti beroperasi dulu sementara,” kata dia.
Wahyu menegaskan Pemkab Cianjur segera bersurat ke BGN atau melayangkan rekomendasi agar dapur MBG yang belum memiliki SLHS.
“Kami akan keluarkan rekomendasi. Meskipun nanti keputusannya ada di BGN. Tujuan kami memastikan proses seusai ketentuan. Kami berharap sebelum ada SLHS, dapur tidak beroperasi dulu,” kata dia.
