Kasus keracunan akibat menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di sejumlah wilayah Jawa Barat. Peristiwa tersebut membuat proses produksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung menjadi sorotan publik.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan setiap dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi (dapur SPPG),” ujar Dadang di Soreang, Senin (29/9/2025).
Ia menjelaskan, standar laik higiene sanitasi meliputi kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, kualitas air minum, hingga penyajian makanan. Semua aspek itu harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat. “Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas,” katanya.
Menurut Dadang, kasus keracunan MBG dapat dicegah jika seluruh dapur SPPG patuh terhadap SOP (Standard Operating Procedure). Proses produksi, lanjutnya, harus dikawal secara ketat dengan disiplin penuh. “Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Pemkab Bandung telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari berbagai OPD. Apalagi, menurutnya, program tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ekonomi daerah. “Perputaran ekonomi dari program MBG ini bisa mencapai Rp5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal,” ucapnya.
Dadang juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menyosialisasikan program MBG kepada masyarakat. Edukasi dinilai penting agar publik memahami manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk ikut mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,”katanya.
Ia menargetkan 361 titik SPPG dapat beroperasi di Kabupaten Bandung. Hingga kini, baru 147 titik yang sudah berjalan, sementara sekitar 200 titik lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan.
“Pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” kata Dadang.
