Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Ia mengaku banyak mendapatkan permintaan dari berbagai pihak untuk memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta.
“Menyangkut BBM, ada yang bilang, pak yang ini habis pak, yang ini habis pak. Lho, ini impor, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasi oleh negara,” katanya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (19/10/2025).
Bahlil melanjutkan, Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 naik menjadi 110% dibandingkan 2024. Namun pada pertengahan Agustus 2025 kuota impor BBM SPBU swasta sudah habis.
Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan impor BBM tidak bisa dilakukan semaunya karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem dan aturan yang harus ditaati oleh semua pihak.
“Jadi, jangan menganggap negara itu nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain, karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main di negara Republik Indonesia, apalagi yang lain,” katanya.
Bahlil mengingatkan kepada kader HIPMI untuk tidak terlibat menjadi perantara atau pelobi impor dan distribusi BBM. Ia menegaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor kepada SPBU swasta.
“Jadi kuota impor kita kasih, bukan nggak kasih. Ada juga mungkin kader HIPMI yang jadi perantara, lobi, main barang itu. Tum begini tum, begini tum. Udahlah kelakuan begini sudah pernah aku lakukan. Jangan kalian pakai untuk diri saya. Ini aku kasih tau betul. Udahlah untuk bangsa ini jangan kita main-main,” katanya.
Artikel ini telah tayang di
