Sehari setelah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jawa Barat terkait penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Bogor langsung mengerahkan alat berat untuk normalisasi sungai di sejumlah wilayah prioritas.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pengerjaan dimulai dari Kecamatan Rancabungur. “Hari ini alat berat langsung bergerak ke Rancabungur untuk melakukan normalisasi sungai. Setelah dari Rancabungur nanti bergerak ke Kecamatan Ciseeng, Bojonggede, lalu kami berkolaborasi dengan TNI untuk normalisasi sungai di Kecamatan Citeureup, Kelurahan Puspanegara, dan di Cibinong, Kelurahan Harapan Jaya,” ujar Rudy, Selasa (13/8/2025).
Di lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Rudy melanjutkan, Pemkab Bogor menggelar karya bakti berskala besar dengan melibatkan masyarakat.
Langkah ini, menurut Rudy, merupakan perubahan signifikan setelah MoU, karena sebelumnya APBD hanya digunakan untuk penanganan korban bencana dan perbaikan rumah warga.
“Sekarang kita bisa melakukan intervensi langsung untuk normalisasi sungai dan setu. Walaupun belum bisa menangani seluruh setu di Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 80 persen dari total setu di Jawa Barat, kami prioritaskan titik strategis yang berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.
Rudy menambahkan, pekerjaan awal akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sembari menghitung kebutuhan anggaran jangka panjang.
“Kita sambil berjalan pakai BTT dulu,” Rudy menandaskan.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) penanganan banjir bersama Gubernur Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8/2025).
Kesepakatan ini memberi kewenangan langsung kepada Pemkab Bogor untuk melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan APBD, langkah yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena keterbatasan payung hukum.
Rudy menjelaskan, penanganan banjir selama ini hanya fokus pada bantuan korban dan perbaikan rumah warga, belum menyentuh akar masalah.
Dengan MoU ini, Pemkab Bogor dapat melakukan intervensi langsung untuk mengatasi sumber banjir, bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing, demi percepatan dan efektivitas penanganan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Di luar agenda penandatanganan, Rudy juga merespons aspirasi mahasiswa IPB terkait kerusakan jalan di Lingkar IPB dan kemacetan di Simpang Tiga Dramaga akibat operasional angkutan kota.
Pemkab telah meminta Dinas Perhubungan, Bappedalitbang, dan pihak terkait untuk melakukan kajian dan merumuskan langkah penanganan, dengan target solusi awal dalam satu hingga dua minggu ke depan.
