Anggaran MBG di Jabar Tembus Rp50 T, BGN Gandeng Kemenpar

Posted on

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, besarnya potensi anggaran yang akan mengalir ke Jawa Barat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp50 triliun.

Jumlah itu bahkan melampaui total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran Rp31-33 triliun.

“Jika dihitung, uang badan gizi yang akan mengalir ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan APBD provinsinya. Tapi ini adalah satu potensi yang luar biasa,” ucap Dadan di Kampus Poltekpar NHI Bandung, Rabu (18/6/2025).

Dadan menjelaskan, anggaran sebesar itu akan melayani kelompok sasaran yang begitu besar seperti 12 juta siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui hingga anak balita.

Besarnya sasaran membuat BGN menargetkan pembangunan 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Setiap satu dapur diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar.

“Jadi ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sehingga di Jawa Barat itu harus ada kurang lebih 5.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi,” katanya.

Saat ini, menurut Dadan, sudah berdiri lebih dari 600 SPPG di berbagai wilayah Jawa Barat. Dalam waktu dekat, jumlahnya diperkirakan akan menembus 2.000 titik dan terus dikejar hingga mencapai 5.000 pada akhir November 2025.

“Sekarang SPPG Jawa Barat juga paling cepat berdiri, sudah lebih dari sekitar 600 SPPG yang ada dan kami masih melihat ada registrasi-registrasi dan dalam waktu singkat mungkin SPPG di Jawa Barat ini akan jumlah sekitar 2.000,” ungkapnya.

“Kami akan kejar untuk bisa mencapai 5.000 di akhir November. Dan saya kira ini membutuhkan kerjasama yang intens berbagai pihak. Setelah ini saya akan ke Gedung Sate untuk bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat agar percepatan bisa terjadi,” lanjutnya

Sebagai bagian dari percepatan pembangunan dapur gizi tersebut, BGN menggandeng Kementerian Pariwisata untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya pelatihan, termasuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan vokasi seperti Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

“Kami akan segera menandatangani MoU dengan Kementerian Pariwisata agar kerjasama ini bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa jaringan politeknik pariwisata tersebar di berbagai daerah dan memiliki kemampuan pelatihan kuliner dan manajemen dapur yang baik,” jelas Dadan.

Kerjasama ini dinilai strategis karena dapur-dapur SPPG tak hanya memerlukan bangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang terlatih dalam pengolahan makanan bergizi, aman, dan efisien.

Dadan juga menjawab kekhawatiran soal risiko keracunan makanan atau gangguan pencernaan, BGN menerapkan pengawasan ketat sejak proses awal pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan. Pelatihan penjamah makanan menjadi fokus utama.

“Target kami adalah nol kejadian gangguan pencernaan. Kami memperketat SOP sejak awal, dan mereka yang dilatih menjadi Kepala SPPG sudah melalui proses seleksi dan pelatihan berjenjang,” jelas Dadan.

Para penjamah makanan akan mendapat pelatihan rutin setiap dua bulan, dengan skema kerja lima hari dan pelatihan di akhir pekan. Inovasi ini terinspirasi dari sistem pelatihan di Poltekpar NHI Bandung.

“Kami ingin kualitas terus meningkat. Di sini juga sudah ada pengembangan produk bergizi tahan lama, yang akan sangat dibutuhkan saat libur sekolah atau bulan Ramadan,” ujarnya.

Menurut Dadan, selama ini makanan MBG fokus pada makanan segar siap santap. Namun ke depan, perlu dikembangkan produk bergizi yang awet dan bisa disimpan lebih lama.

“Inovasi seperti ini sangat penting. Maka pelatihan yang kontinyu, dengan dukungan Kementerian Pariwisata, akan jadi bagian dari strategi nasional kami,” bebernya.

Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menambahkan, Kemenpar berkomitmen membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyediakan sumber daya pelatihan bagi juru masak di SPPG.

“Kemenpar punya 6 Poltekpar yang ada di Bandung, Medan, Lombok, Bali, Palembang, Makassar. Tentu kami ingin mendukung program nasional ini dan diaplikasikan di seluruh Poltekpar,” singkatnya.

Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *