Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang. Hal itu disampaikan Rudy saat rapat koordinasi (rakor) prioritas pembangunan bersama DPRD Jabar dan DPRD Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (12/5/2025).
“Pembangunan adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan kami. Dalam menyusun RKPD, kita tidak bisa berjalan sendiri,” kata Rudy dalam keterangan yang diterima infoJabar, Selasa (13/5/2025).
“Maka dari itu, hari ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan agar benar-benar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” sambung Rudy.
Dijelaskan Rudy, rakor ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan jalan khusus tambang, penyelesaian persoalan lingkungan di TPA Galuga, hingga pembangunan RSUD Parung serta layanan pendidikan dasar.
“Khusus jalan tambang, kami berharap difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama dengan para pengusaha dan transporter,” ujar Rudy.
Rudy menekankan harus adanya kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan harapan itu.
“Kita ingin ada kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam penyediaan lahan, sisanya akan dibangun oleh Pemkab Bogor,” tambah dia.
Di sektor pendidikan, Pemkab Bogor sudah menetapkan sejumlah lokasi pembangunan SMA di wilayah Bogor timur. Pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terkait pengelolaan sampah di TPA Galuga, Rudy mengakui bahwa Pemkab Bogor telah mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sebagai tindak lanjut, pemkab telah menyiapkan alat berat dan skema sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih tertata dan berkelanjutan. Kita juga akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor dan berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan ini,” kata Rudy.
Dalam rakor itu juga dibahas program jangka menengah pengurangan volume sampah melalui pembangunan infrastruktur berbasis desa yang akan dimulai pada tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif dengan mengedepankan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan,” tutup Rudy.
Turut hadir dalam rakor ini Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekda Kabupaten Bogor, serta pimpinan OPD terkait.
