Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. Opsi ini muncul akibat beban fiskal yang terus ditanggung APBD Jawa Barat untuk menopang operasional BIJB Kertajati.
Sejak digagas, BIJB Kertajati diproyeksikan menjadi bandara internasional pengungkit ekonomi kawasan Rebana. Namun dalam praktiknya, bandara di Kabupaten Majalengka itu justru menjadi beban infrastruktur termahal bagi keuangan daerah.
Data yang dihimpun menunjukkan Pemprov Jabar telah menggelontorkan dana hingga Rp1,72 triliun ke PT BIJB sejak 2014. Angka tersebut menempatkan Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen hingga akhir 2025.
Penyertaan modal dilakukan secara bertahap. Pada 2014, Pemprov Jabar menyuntikkan modal awal sebesar Rp37,5 miliar. Setahun kemudian, nilai investasi melonjak tajam menjadi Rp300 miliar. Tren penambahan modal berlanjut pada 2016 sebesar Rp200 miliar, lalu Rp258,5 miliar pada 2017.
Puncak beban fiskal terjadi pada 2018. Saat itu, Pemprov Jabar melakukan penyertaan modal dalam bentuk inbreng lahan seluas 294,8 hektare senilai Rp725,55 miliar. Nilai ini menjadi setoran tunggal terbesar sepanjang sejarah pendanaan BIJB Kertajati.
Meski pembangunan fisik bandara telah rampung, kebutuhan anggaran tidak otomatis berhenti. Setelah 2018, Pemprov Jabar masih terus mengucurkan dana: Rp53,01 miliar pada 2020 dan Rp46,95 miliar pada 2021. Terakhir, Pemprov menambah modal Rp52 miliar pada 2024 dan Rp50 miliar pada 2025.
Total penyertaan modal Pemprov Jabar hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp1.723.523.000.000. Beban ini dipastikan berlanjut pada 2026 dengan alokasi tambahan Rp100 miliar untuk mendukung operasional BIJB Kertajati.
Besarnya suntikan dana ini berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian bandara. Hingga kini, BIJB Kertajati belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri, sehingga APBD Jawa Barat terus menjadi penopang utama.
“Kepastian bahwa Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu belum terlihat sampai sekarang,” kata Dedi Mulyadi.
Struktur kepemilikan saham PT BIJB per 31 Desember 2025 memperlihatkan dominasi Pemprov Jabar sebesar 78,52 persen (Rp1,723 triliun). Saham lainnya dipegang oleh PT Angkasa Pura Indonesia sebesar 19,45 persen (Rp429 miliar), Koperasi Konsumen Praja Sejahtera 1,37 persen (Rp30 miliar), dan PT Jasa Sarana 0,57 persen (Rp12,5 miliar). Total nilai saham PT BIJB mencapai Rp2,195 triliun.
Di tengah beban fiskal tersebut, Pemprov Jabar mulai mencari jalan keluar yang lebih rasional. Salah satu opsi yang mengemuka adalah tukar guling aset dengan pemerintah pusat. Dalam skema ini, BIJB Kertajati diserahkan ke pusat, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara.
“Opsi saya adalah tukar guling. Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi.
Bandara Husein dinilai memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Kertajati, yaitu pasar yang sudah terbentuk, lokasi strategis di tengah Kota Bandung, serta potensi pengembangan yang lebih cepat tanpa harus terus disokong APBD dalam skala besar.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” jelasnya.
Wacana tukar guling ini bukan sekadar soal pertukaran aset, melainkan upaya meredam beban fiskal jangka panjang yang selama ini dipikul Pemprov Jabar akibat BIJB Kertajati.
Keputusan akhir memang masih menunggu pemerintah pusat. Namun, data keuangan menunjukkan fakta jelas bahwa Kertajati telah menjadi proyek mahal yang menuntut redefinisi arah pengelolaan. “Saya menunggu keputusan pusat. Namun pihak Sesneg sudah menunjukkan sinyal dengan meminta saya bertemu salah satu direktur,” ucap Dedi.
