Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif pada 2026, menyusul capaian realisasi investasi sepanjang 2025 yang mencatatkan rekor tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi Jawa Barat tahun 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target nasional sebesar Rp271 triliun.
Capaian tersebut juga melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat sebesar Rp263 triliun. Dengan hasil ini, Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menyebut capaian ini menjadi bukti bahwa Jawa Barat masih menjadi daerah yang diminati investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kita bersyukur bahwa Jawa Barat masih diminati untuk investasi, baik PMA maupun PMDN. Kita tertinggi penyumbang investasi nasional yang direncanakan 271 triliun. Tapi di RPJMD kita 263 triliun dan kita sudah mencapai 296,8 triliun dari PMA dan PMDN,” ujar Dedi saat diwawancarai, Rabu (21/1/2026).
Secara nasional, total realisasi investasi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar Rp1.921 triliun. Jawa Barat menjadi kontributor terbesar, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah. “Di nasional sekitar 1.921 triliun, kita nomor satu. Kemudian DKI, Jatim, Banten, dan Sulteng,” katanya.
Struktur investasi Jawa Barat pada 2025 relatif seimbang. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp149,8 triliun atau 50,5 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp146,9 triliun atau 49,5 persen.
Dari sisi kewilayahan, realisasi investasi masih terkonsentrasi di kawasan industri utama. Lima daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp81,8 triliun, Kabupaten Karawang Rp70,7 triliun, Kabupaten Bogor Rp32,4 triliun, Kabupaten Subang Rp18,2 triliun, dan Kabupaten Purwakarta Rp12,4 triliun.
Meski mencatatkan kinerja positif, Dedi menegaskan tantangan ke depan adalah menjaga agar iklim investasi Jawa Barat tidak menurun pada 2026. “Kita harus treatment di 2026, jangan sampai iklim investasi yang ada di Jawa Barat menjadi turun,” tegasnya.
Menurut Dedi, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan kepastian arah investasi kepada calon investor melalui perencanaan jangka menengah.
“Makanya jaminan dinas terkait harus menginformasikan dua sampai lima tahun ke depan dalam RPJMD mau ke mana arah investasi, apa yang menunjang. Saya melakukan pendekatan tematik kewilayahan investasi di Jawa Barat,” ujarnya.
Pendekatan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penguatan kawasan Bodebekkarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta) sebagai satu koridor investasi yang ditopang konektivitas infrastruktur.
“Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta itu satu koridor, apalagi dengan konektivitas yang terhubung,” kata Dedi.
Ia memaparkan sejumlah kawasan unggulan yang akan menjadi fokus ke depan, seperti KEK Lido di Bogor, pengembangan kawasan di Nambo dan Cibinong, kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Depok, hingga dominasi Kabupaten Bekasi dan Karawang sebagai lokomotif investasi Jawa Barat.
“Bekasi itu tren investasi pertama di Jawa Barat, kemudian Karawang tertinggi realisasi investasi. Subang ke depan ada Subang Smartpolitan dan Patimban. Setelah Subang disusul kabupaten lain, Purwakarta, Bogor, sampai Kota Bandung. Ini yang harus kita treatment di 2026,” jelasnya.
Dedi menekankan capaian investasi Rp296,8 triliun merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. “Mencapai 296,8 triliun ini kerja multipihak yang ada di Jawa Barat, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan investor,” ujarnya.
Ke depan, arah investasi Jawa Barat juga mulai diarahkan pada sektor yang lebih padat modal dan berdaya saing global, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia menambahkan, aspek tata ruang, lingkungan, ketersediaan air, hingga keamanan menjadi prasyarat dasar yang harus dipastikan sebelum investasi masuk.
“Dari sisi lingkungan ada tata ruang, kebutuhan air untuk menopang industri, itu harus diinformasikan ke calon investor. Faktor keamanan juga, kita libatkan Polda untuk mengatasi pungli dan premanisme,” ucapnya.
Dedi menyebut kolaborasi lintas sektor tersebut dikemas dalam upaya transformasi investasi Jawa Barat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Adanya investasi kita ingin menekan tingkat pengangguran terbuka, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global,” katanya.
Ia juga menyoroti peluang masuknya investor asing, khususnya dari China dan Taiwan, yang mulai mengalihkan investasinya akibat kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
“Investor China dan Taiwan itu bergeser dengan adanya kebijakan Trump. Daripada bayar pajak 35 persen ke Amerika, mending ke sini. Itu harus kita siapkan dari sisi pranata investasi, regulasi, insentif, dan kemudahan investasi, termasuk Permen BKPM Nomor 5 Tahun 2025,” pungkas Dedi.
