Sebuah video pernyataan sikap puluhan warga Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, mendadak viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, warga yang berkumpul di sebuah madrasah secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap rencana proyek eksploitasi panas bumi (geothermal) di wilayah kaki Gunung Halimun.
Narasi penolakan dalam video tersebut dimotori oleh tokoh agama setempat, Ustaz Hilman atau yang akrab disapa Ustaz Embang. Warga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pihak terkait untuk membatalkan rencana akan adanya pengeboran panas bumi di wilayah mereka karena kekhawatiran akan keselamatan nyawa dan kelestarian tanah adat mereka.
Ustaz Embang menegaskan bahwa aksi warga ini didasari oleh ketakutan yang nyata terhadap bencana alam. Lokasi rencana pengeboran di Pasir Sikabayan dinilai berada di area yang sangat labil secara geologis.
“Ini bukan sekadar hasil pemeriksaan kertas, tapi fakta lapangan. Di sisi kampung kami sudah beberapa kali terjadi longsor. Kami ini tinggal di perut gunung. Jika dipaksakan dibor untuk uap bumi, kami khawatir timbul bencana besar seperti di Sumatera,” ujar Ustaz Embang saat dihubungi infoJabar, Jumat (16/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem tiga gunung yang saling menopang.
“Ada Gunung Pasir Kabayan, Gunung Batu, dan Gunung Halimun. Semuanya saling bahu-membahu. Kalau satu titik diganggu, semua terdampak,” tambahnya.
Kekecewaan warga semakin memuncak karena proyek ini mengancam keberadaan sawah produktif yang sebagian wilayah masuk dalam wilayah kampung adat. Embang menyoroti pergeseran nilai yang dipaksakan oleh pihak pengembang.
“Masyarakat mengeluh, kenapa? Memang uang ganti rugi itu banyak, harganya bisa naik dua kali lipat. Tapi kekuatan uang tidak seperti sawah. Uang mah sanajan (walaupun) sakoper bisa habis dalam sehari, tapi sawah dari zaman karuhun (leluhur) sampai sekarang masih turun-temurun memberi makan kami,” tegas Embang dengan nada getir.
Ia juga menyayangkan adanya aktivitas “senyap” di lapangan. Menurutnya, pihak pelaksana proyek sudah mulai memasang patok, pita pembatas, hingga membeli lahan sebelum ada sosialisasi transparan kepada seluruh komunitas terdampak.
“Sosialisasi itu jangan hanya kepada yang mau digusur saja, tapi seluruh warga desa karena dampaknya dirasakan bersama, termasuk rusaknya jalan oleh mobil-mobil tronton besar nantinya,” lanjutnya.
Perlawanan warga ini rupanya sudah bergulir hingga ke tingkat provinsi. Ustaz Embang mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan video penolakan dan surat pengaduan ke Gubernur Jawa Barat sejak sebulan lalu. Selain itu, mereka juga telah menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kami sudah kirim video ini ke Gubernur. Kami juga sudah berangkat ke Pakuan dan berkomunikasi dengan tim Jabar Istimewa utusan Pak Dedi Mulyadi. Mereka sudah mendengar keluhan kami di lapangan,” ungkapnya.
Kepala Desa Sirnarasa, Okih Suryadi, membenarkan adanya gejolak tersebut. Meski ia menyebut proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang izinnya diklaim sudah ada sejak tahun 1998, Okih menegaskan tidak bisa mengabaikan suara rakyat.
“Secara administratif kami di desa tidak bisa menolak karena ini program pusat. Tapi kalau masyarakat tidak setuju, kami pun tidak setuju. Kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas kami,” ujar Okih.
Okih menjelaskan, kebutuhan lahan untuk tiga titik pengeboran (wellpad) diperkirakan mencapai 4 hingga 6 hektar. Mengingat derasnya penolakan, pihaknya kini meminta perusahaan untuk melakukan sosialisasi ulang secara terbuka di tiap-tiap dusun agar tidak terjadi konflik sosial yang lebih dalam.
