Kota Bandung sedang menghadapi ancaman krisis sampah pada 2026. Sebanyak 200 ton sampah terancam tak terangkut akibat adanya pengurangan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti.
Sebagai solusi, sejumlah langkah antisipasi tengah dilakukan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, sebanyak 100 ton sampah sudah mulai ditangani melalui pengolahan refuse derived fuel (RDF) yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat.
“Terkait risiko krisis sampah ini, kita mencatat ada potensi penumpukan sekitar 200 ton per hari. Sejauh ini, 100 ton sudah bisa kita tangani melalui kerja sama pengolahan RDF di berbagai daerah, baik di Kota Bandung maupun kabupaten lain. Kita distribusikan pengolahannya agar total 100 ton itu bisa terolah,” ujar Farhan, Senin (12/1/2026).
Sisa 100 ton sampah yang belum terangkut kini terus diupayakan untuk dipilah dan diolah. Residunya kemudian dibawa ke TPA, dengan perkembangan penanganan yang diperbarui secara berkala setiap hari.
Untuk solusi jangka panjang, Farhan sedang mengupayakan negosiasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dengan Perumda Pasar. Rencananya, di beberapa titik pasar akan dibangun fasilitas pengolahan sampah mandiri.
“Masalahnya, jika kita membangun fasilitas di lahan Perumda Pasar, maka DLH harus membayar sewa sesuai ketentuan. Namun di saat bersamaan, karena sampah yang diolah berasal dari pasar tersebut, pihak pasar juga harus membayar biaya pengolahan. Sesuai aturan, tidak boleh gratis,” ungkapnya.
Farhan merencanakan tempat pengolahan tersebut terbuka untuk umum jika program berjalan. Namun, ia masih mengkaji opsi ini agar tidak membentur regulasi di kemudian hari.
“Sederhananya begini, tidak bisa pasar memberikan lahan secara gratis. PD Pasar dilarang menyerahkan atau menghibahkan aset begitu saja. Begitu juga DLH, tidak boleh serta-merta menghapus biaya pengelolaan sampah,” jelasnya.
“Kalau swasta mungkin bisa sistem barter, tapi di pemerintahan tidak boleh. Aturannya ketat, itu yang membuatnya rumit. Padahal potensi satu pasar itu bisa mengelola hingga 15 ton sampah per hari,” bebernya.
Farhan merinci terdapat 38 pasar di Kota Bandung. Ia mencontohkan Pasar Gedebage yang saat ini sudah mampu mengolah 25 ton sampah per hari. Jika sistem ini diterapkan secara merata, penanganan sampah di kawasan pasar akan jauh lebih efektif.
“Bahkan di Caringin sudah ada solusi melalui investor yang juga bekerja sama dengan kita di Pasar Astanaanyar. Kesulitannya, banyak offtaker berada di luar kota. Seperti di Jelekong, mereka hanya menerima sampah organik untuk diolah dan hasilnya dijual ke berbagai tempat,” katanya.
Farhan menargetkan program ini mampu menekan volume pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota pembuangan.
“Saat ini volume sampah kita 980 ton, kita upayakan kurangi 80 ton dulu sebagai langkah awal. Kita harus mulai membiasakan diri, sebab jika tiba-tiba kuota dipangkas menjadi 700 ton, kita sudah punya kesiapan,” pungkasnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
