Tumpukan sampah kembali mencuat di berbagai titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya menimbulkan bau tak sedap, kondisi ini juga memicu keluhan warga yang merasa kota semakin kumuh.
Munculnya tumpukan sampah terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat melakukan pembatasan pembuangan sampah ke TPPAS Sarimukti sejak Agustus 2025 dari semula menggunakan metode ritase menjadi tonase.
Kota Bandung kemudian hanya mendapat jatah 981,31 ton per hari. Namun sepertinya kuota itu tidak cukup untuk mengatasi timbulan sampah di Kota Bandung.
Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bahkan Dedi melontarkan sindiran kepada Pemerintah Kota Bandung yang menurutnya tak bisa mengatasi masalah sampah dengan APBD yang ada.
Diketahui, APBD Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,8 triliun. Dedi menyebut seharusnya Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
“Tetapi yang paling utama kan saya udah ngingetin, dana alokasi (APBD) Kota Bandung itu Rp7 triliun, coba dari Rp7 triliun itu Rp200 miliar, Rp300 miliar, gunakan untuk tata kelola sampah, gitu loh,” kata Dedi di Bandung, Jumat (14/11/2025).
Pernyataan itu menjadi sorotan karena secara eksplisit Dedi menyindir pemerintah kota yang dinilainya kurang memprioritaskan sektor persampahan, padahal anggaran cukup besar tersedia setiap tahunnya.
Ia menilai sebagian kecil saja dari total APBD dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen sampah, mulai dari armada pengangkutan hingga pola pemilahan di hulu.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai buruknya pengelolaan sampah Kota Bandung, Dedi memilih tidak memperpanjang komentarnya. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada kepala daerah.
“Ke Pak Wali Kota nanyanya,” tegasnya.
