Pemkot Bandung bersiap menghadapi lonjakan harga dan mobilitas warga menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Salah satu yang sedang diantisipasi adalah nilai inflasi yang harus tetap terjaga sampai libur panjang itu selesai.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka. Namun menurutnya, upaya itu bicara soal menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga.
“Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual (Maluku, red). Karena itu, semua keputusan harus berbasis data,” katanya, Rabu (12/11/2025).
Farhan menyebut tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 mencapai 2,53% (year-on-year) – lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (2,63%) dan nasional (2,86%). Kondisi ini menandakan stabilitas harga masih terjaga. Namun, ia mengingatkan potensi gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman – yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” ujar Farhan.
Farhan kemudian merinci empat strategi utama yang akan dijalankan Pemkot Bandung. Pertama, menjamin ketersediaan pangan. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjaga stok bahan pokok sekaligus melakukan rebranding program Buruan SAE.
“Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” katanya berkelakar.
Kedua, menata supply chain dan pasar. Farhan menuturkan, urusan distribusi tak boleh diabaikan. Bahkan masalah kebersihan pasar bisa berdampak langsung pada logistik pangan.
“Masalah sampah di pasar bisa ganggu distribusi. Kalau izinnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, bisa lumpuh rantai pasokan,” ungkapnya.
Ketiga, gerakan pasar murah. Langkah ini disebut sebagai intervensi kecil tapi penting. “Gerakan pasar murah tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang kita butuhkan: rasa percaya dan tenang,” ujarnya.
Terakhir, komunikasi publik yang menenangkan. Kepada Dinas Kominfo, Farhan meminta agar penyebaran informasi ekonomi dilakukan secara aktif. “Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” pintanya.
Farhan juga menyoroti bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka harus diiringi dengan peningkatan kualitas kerja.
“Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak steady. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus disertai pemerataan. Itu tantangan terbesar Bandung ke depan,” imbuh Farhan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bandung termasuk kota konsumtif dengan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
“Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ungkap Dudi.
Ia menambahkan, inflasi Oktober 2025 sebesar 2,53% menunjukkan kondisi yang masih terjaga. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan menghadapi potensi kenaikan permintaan.
“Forum ini tidak hanya diskusi, tapi pengambilan keputusan strategis agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
