Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membiayai family office dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diusulkan Ketua Dewan Pembina Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Lalu apa itu family office ?
Dikutip dari infoFinance, Wealth Management Consulting (WMC) atau family office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya atau investor kakap global menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.
Family office diusulkan oleh Luhut sudah sejak lama, bahkan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Setidaknya, pembahasan tentang family office telah ada sejak 2024 lalu.
Berdasarkan penelusuran, DEN berencana untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Fasilitas ini akan dijadikan gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.
Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan. Luhut sebelumnya juga telah memastikan bahwa pembentukan family office tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Ditargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
Wacana pembentukan family office pun kembali ramai dibahas usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons tentang rencana tersebut. Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Ia juga mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan itu.
“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di
Purbaya Ogah Biayai Family Office
