Pemkab Ciamis meneguhkan komitmennya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Aula Sekretariat Daerah Ciamis, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, jajaran pimpinan perangkat daerah, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Daerah, para asisten daerah, serta direktur BUMD dan BLUD. Turut hadir pula tim dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendampingi jalannya rapat.
Dalam arahannya, Bupati Herdiat menegaskan rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah nyata untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas tinggi.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, khususnya dalam pelaksanaan survei penilaian integritas, monitoring, controlling, dan surveilans terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Bupati menilai, pelayanan publik yang bersih dan akuntabel merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, upaya peningkatan tata kelola bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawasan seperti KPK, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah.
“Kami menyadari tantangan dalam tata kelola pemerintahan semakin kompleks. Mulai dari efisiensi penggunaan anggaran, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan program pembangunan prioritas daerah. Semua itu memerlukan konsistensi, koordinasi, dan integritas yang kuat,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati memaparkan tiga fokus utama perbaikan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu:
1. Meningkatkan stabilitas perencanaan dan penganggaran, agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
2. Mengoptimalkan pengawasan internal melalui peran aktif Inspektorat dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memperkuat budaya integritas di seluruh lini birokrasi.
3. Mendorong penerapan sistem digital dalam proses pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa yang menjamin keterbukaan informasi serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, transparansi akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan strategi dan langkah konkret dalam memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Herdiat juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemkab Ciamis.
“Kami menyampaikan terima kasih atas energi, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh KPK. Sinergi ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ciamis,” ucapnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama seluruh unsur pemerintahan daerah, bukan hanya kegiatan seremonial. Hasil dari forum ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan KPK, diharapkan akan terus tumbuh budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab publik dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.
