Memasuki bulan Oktober 2025, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, bantuan akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan datanya sudah masuk dalam sistem. Selain itu, pengecekan penerima juga bisa dilakukan secara online melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Meski pada tahap sebelumnya pencairan bansos BPNT dan PKH sudah mencapai sekitar 85 persen, masih ada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima dana karena adanya peralihan sistem penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara dengan penggunaan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Merah Putih. Untuk itu, pencairan di bulan Oktober 2025 dipastikan akan dilakukan secara bertahap dan berlapis, termasuk adanya rapelan bagi penerima yang sempat tertunda.
Lantas, apa saja jenis bantuan sosial yang akan cair sepanjang bulan Oktober 2025? Berikut daftarnya:
Salah satu bansos yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Di bulan Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat yang dijadwalkan berlangsung mulai awal Oktober hingga Desember 2025.
Proses pencairan PKH dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, tidak semua penerima akan mendapatkan dana pada waktu yang sama. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos maupun bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini penting agar penerima tidak tertipu oleh informasi palsu atau pihak tidak bertanggung jawab yang kerap memanfaatkan situasi.
Bantuan PKH diberikan secara berbeda-beda sesuai dengan kategori penerima manfaat. Misalnya:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap
Anak SD: Rp225.000 per tahap
Anak SMP: Rp375.000 per tahap
Anak SMA: Rp500.000 per tahap
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Besarannya memang berbeda, karena setiap kategori memiliki kebutuhan yang juga berbeda. Misalnya, ibu hamil membutuhkan tambahan nutrisi, anak sekolah perlu biaya pendidikan, sementara lansia serta penyandang disabilitas memerlukan biaya perawatan khusus.
Selain itu, PKH bukan sekadar program bantuan tunai. Program ini juga memiliki aspek edukasi dan pemberdayaan. Misalnya, keluarga penerima diwajibkan membawa anaknya ke sekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi balita dan ibu hamil, serta aktif dalam kegiatan masyarakat. Dengan begitu, tujuan jangka panjang PKH bukan hanya memberikan dana segar, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sosial agar keluarga penerima bisa lebih mandiri.
Masyarakat yang ingin mengecek apakah mereka termasuk penerima PKH dapat melakukannya dengan mudah. Cukup mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, lalu memasukkan data diri sesuai KTP. Dari sana, sistem akan menunjukkan apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bansos PKH atau tidak. Transparansi ini penting untuk memastikan distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Dengan pencairan PKH tahap 4 pada Oktober 2025 ini, diharapkan keluarga penerima bisa sedikit lebih lega dalam memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun.
Selain PKH, bansos lain yang juga akan cair pada Oktober 2025 adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Berbeda dengan bantuan dalam bentuk uang tunai murni, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo pada kartu KKS, yang kemudian bisa ditukarkan dengan bahan pangan di agen-agen atau e-warung yang telah ditunjuk pemerintah.
Pada tahap keempat ini, penyaluran BPNT mencakup periode Oktober hingga Desember 2025. Setiap KPM berhak menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Biasanya, pencairan dilakukan secara rapel selama tiga bulan sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp600.000.
Program BPNT ini sekaligus menjadi bentuk penyesuaian dari program sembako yang sebelumnya berjalan. Tujuannya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan makanan pokok dengan harga terjangkau. Bahkan, penerima bisa lebih fleksibel dalam memilih kebutuhan pangan sesuai dengan preferensi keluarganya, selama pembelian dilakukan di tempat yang sudah ditentukan.
Namun, dalam praktiknya, masih ada sejumlah kendala yang muncul. Misalnya, beberapa daerah melaporkan keterlambatan pencairan karena masalah teknis di perbankan atau kendala dalam distribusi kartu KKS baru. Walau demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh penerima manfaat tetap akan mendapatkan haknya tanpa ada yang terlewatkan.
Dengan BPNT tahap 4 ini, diharapkan tidak ada keluarga miskin yang kekurangan pangan pada penghujung tahun. Apalagi, menjelang akhir tahun biasanya harga kebutuhan pokok cenderung naik. Bantuan ini menjadi bantalan penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain bansos berbentuk uang, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk pangan langsung, yakni beras sebanyak 20 kilogram untuk periode Oktober dan November 2025. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Program bantuan beras ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok di rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa distribusi bantuan beras akan dilakukan secara merata di seluruh daerah. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk merealisasikan program ini.
Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui Perum Bulog yang bertugas menyalurkan beras langsung ke titik distribusi di desa-desa atau kelurahan. Penerima hanya perlu menunjukkan identitas atau KKS untuk mengambil jatah berasnya. Cara ini dinilai lebih efektif karena masyarakat bisa langsung menerima bantuan dalam bentuk pangan tanpa harus mengubahnya menjadi uang terlebih dahulu.
Menariknya, ada peluang tambahan bantuan berupa 10 kilogram beras lagi pada bulan Desember 2025, jika anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terserap. Artinya, masyarakat bisa saja menerima total 30 kilogram beras hingga akhir tahun.
Bantuan beras ini sangat berarti, terutama bagi keluarga yang penghasilannya tidak menentu. Dengan adanya jaminan pangan pokok, beban rumah tangga bisa sedikit berkurang, sehingga uang yang ada bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan.
Selain beras, bansos yang juga disiapkan pemerintah pada Oktober 2025 adalah bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter untuk setiap KPM. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan dapur yang hampir setiap hari digunakan, sehingga pemberian bansos ini diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, pemerintah juga membuka opsi lain, yakni menyalurkan bantuan minyak goreng dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000. Skema ini pernah dijalankan pada tahun 2022 dan cukup efektif, karena masyarakat bisa memilih sendiri apakah akan membeli minyak goreng atau kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa bansos minyak goreng ini merupakan bagian dari delapan inisiatif dalam Paket Ekonomi Semester II 2025. Bahkan, ia menegaskan bahwa merek minyak yang akan disalurkan adalah “Minyak Kita”, sebuah produk yang diproduksi pemerintah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng murah di pasaran.
Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan ini secara bertahap sepanjang Oktober hingga November 2025. Dengan adanya tambahan minyak goreng, diharapkan masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah gejolak harga yang kerap terjadi.
Bagi sebagian besar masyarakat, bansos minyak goreng ini ibarat “angin segar”. Pasalnya, minyak goreng sering kali menjadi salah satu komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tajam. Dengan adanya bantuan langsung, setidaknya kebutuhan dasar dapur bisa tetap terpenuhi tanpa harus menguras dompet lebih dalam.
Selain bansos yang sudah rutin disalurkan, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan cair pada bulan Oktober 2025. Bagi banyak keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan ini sangat dinanti karena sebelumnya sempat terjadi keterlambatan akibat proses peralihan mekanisme penyaluran.
Seperti diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar penerima bansos menerima hak mereka melalui PT Pos Indonesia. Namun, sejak 2025, pemerintah melalui Kemensos memutuskan untuk menyalurkan bansos lewat Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI) menggunakan KKS Merah Putih. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan distribusi dana, karena melalui KKS masyarakat bisa langsung menarik uang di ATM atau bertransaksi di agen e-warung terdekat.
Namun, transisi ini tidak lepas dari kendala. Beberapa penerima KKS baru sempat mengeluhkan saldo kosong meskipun kartu sudah dipegang. Menanggapi hal ini, pihak Kemensos menjelaskan bahwa hal tersebut wajar karena pencairan dana membutuhkan tiga tahap utama, yaitu:
Aktivasi kartu oleh bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI).
Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh Kemensos sebagai dasar pencairan.
Proses pengisian saldo oleh bank setelah SP2D terbit.
Proses ini memakan waktu, sehingga wajar jika sebagian penerima belum langsung menerima saldo di kartu mereka. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pencairan akan dilakukan secara serentak pada awal hingga pertengahan Oktober 2025.
Tidak hanya itu, penerima baru atau mereka yang berpindah dari PT Pos ke KKS juga akan mendapatkan tambahan penebalan khusus sebesar Rp400.000. Dana ekstra ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan distribusi bansos sebelumnya. Dengan begitu, pada bulan Oktober ini, penerima bisa mendapatkan dana lebih besar karena adanya rapel ganda ditambah bantuan sembako senilai Rp400 ribu.
Bantuan KKS menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan perlindungan sosial. Selain memberikan dana segar kepada masyarakat, keberadaan KKS juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan distribusi bansos. Setiap transaksi yang dilakukan melalui kartu ini tercatat dengan baik, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status pencairan KKS, ada dua cara yang bisa dilakukan:
Mengecek langsung melalui bank penyalur atau agen e-warung yang bekerja sama.
Mengecek secara daring melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.
Dengan adanya bansos KKS pada Oktober 2025 ini, diharapkan tidak ada lagi keluarga yang tertinggal dari program bantuan pemerintah. KKS bukan hanya sekadar kartu, melainkan simbol komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya.
Jika ditotal, pada Oktober 2025 ada setidaknya lima program bansos utama yang akan cair, yaitu:
PKH tahap 4 – untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas.
BPNT tahap 4 – berupa saldo Rp600.000 untuk kebutuhan pangan.
Bantuan beras 20 kg – bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima.
Bantuan minyak goreng 2 liter atau BLT Rp300.000 – sebagai tambahan kebutuhan dapur.
Bansos KKS – pencairan saldo baru ditambah penebalan khusus Rp400.000.
Dengan berbagai bansos yang cair pada bulan ini, harapannya bukan hanya masyarakat yang terbantu, tetapi juga roda perekonomian nasional bisa tetap bergerak. Pasalnya, dana bansos yang cair akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ikut menggerakkan pasar tradisional, pedagang kecil, hingga sektor UMKM.
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4
3. Bansos Beras 20 Kg untuk Oktober-November 2025
4. Bantuan Minyak Goreng 2 Liter atau BLT Rp300.000
5. Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Oktober 2025
Selain beras, bansos yang juga disiapkan pemerintah pada Oktober 2025 adalah bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter untuk setiap KPM. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan dapur yang hampir setiap hari digunakan, sehingga pemberian bansos ini diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, pemerintah juga membuka opsi lain, yakni menyalurkan bantuan minyak goreng dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000. Skema ini pernah dijalankan pada tahun 2022 dan cukup efektif, karena masyarakat bisa memilih sendiri apakah akan membeli minyak goreng atau kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa bansos minyak goreng ini merupakan bagian dari delapan inisiatif dalam Paket Ekonomi Semester II 2025. Bahkan, ia menegaskan bahwa merek minyak yang akan disalurkan adalah “Minyak Kita”, sebuah produk yang diproduksi pemerintah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng murah di pasaran.
Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan ini secara bertahap sepanjang Oktober hingga November 2025. Dengan adanya tambahan minyak goreng, diharapkan masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah gejolak harga yang kerap terjadi.
Bagi sebagian besar masyarakat, bansos minyak goreng ini ibarat “angin segar”. Pasalnya, minyak goreng sering kali menjadi salah satu komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tajam. Dengan adanya bantuan langsung, setidaknya kebutuhan dasar dapur bisa tetap terpenuhi tanpa harus menguras dompet lebih dalam.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Selain bansos yang sudah rutin disalurkan, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan cair pada bulan Oktober 2025. Bagi banyak keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan ini sangat dinanti karena sebelumnya sempat terjadi keterlambatan akibat proses peralihan mekanisme penyaluran.
Seperti diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar penerima bansos menerima hak mereka melalui PT Pos Indonesia. Namun, sejak 2025, pemerintah melalui Kemensos memutuskan untuk menyalurkan bansos lewat Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI) menggunakan KKS Merah Putih. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan distribusi dana, karena melalui KKS masyarakat bisa langsung menarik uang di ATM atau bertransaksi di agen e-warung terdekat.
Namun, transisi ini tidak lepas dari kendala. Beberapa penerima KKS baru sempat mengeluhkan saldo kosong meskipun kartu sudah dipegang. Menanggapi hal ini, pihak Kemensos menjelaskan bahwa hal tersebut wajar karena pencairan dana membutuhkan tiga tahap utama, yaitu:
Aktivasi kartu oleh bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI).
Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh Kemensos sebagai dasar pencairan.
Proses pengisian saldo oleh bank setelah SP2D terbit.
Proses ini memakan waktu, sehingga wajar jika sebagian penerima belum langsung menerima saldo di kartu mereka. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pencairan akan dilakukan secara serentak pada awal hingga pertengahan Oktober 2025.
Tidak hanya itu, penerima baru atau mereka yang berpindah dari PT Pos ke KKS juga akan mendapatkan tambahan penebalan khusus sebesar Rp400.000. Dana ekstra ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan distribusi bansos sebelumnya. Dengan begitu, pada bulan Oktober ini, penerima bisa mendapatkan dana lebih besar karena adanya rapel ganda ditambah bantuan sembako senilai Rp400 ribu.
Bantuan KKS menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan perlindungan sosial. Selain memberikan dana segar kepada masyarakat, keberadaan KKS juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan distribusi bansos. Setiap transaksi yang dilakukan melalui kartu ini tercatat dengan baik, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status pencairan KKS, ada dua cara yang bisa dilakukan:
Mengecek langsung melalui bank penyalur atau agen e-warung yang bekerja sama.
Mengecek secara daring melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.
Dengan adanya bansos KKS pada Oktober 2025 ini, diharapkan tidak ada lagi keluarga yang tertinggal dari program bantuan pemerintah. KKS bukan hanya sekadar kartu, melainkan simbol komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya.
Jika ditotal, pada Oktober 2025 ada setidaknya lima program bansos utama yang akan cair, yaitu:
PKH tahap 4 – untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas.
BPNT tahap 4 – berupa saldo Rp600.000 untuk kebutuhan pangan.
Bantuan beras 20 kg – bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima.
Bantuan minyak goreng 2 liter atau BLT Rp300.000 – sebagai tambahan kebutuhan dapur.
Bansos KKS – pencairan saldo baru ditambah penebalan khusus Rp400.000.
Dengan berbagai bansos yang cair pada bulan ini, harapannya bukan hanya masyarakat yang terbantu, tetapi juga roda perekonomian nasional bisa tetap bergerak. Pasalnya, dana bansos yang cair akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ikut menggerakkan pasar tradisional, pedagang kecil, hingga sektor UMKM.
