Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kosong dan dijabat ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama beberapa waktu usai menteri sebelumnya, Budi Gunawan terkena reshuffle, kini terisi kembali.
Mantan Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi (1997-1998), Djamari Chaniago dilantik menjadi Menko Polkam oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Rabu (17/9/2025).
Selain pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi, Djamari yang kelahiran Sumatera Barat itu cukup dekat dengan Jawa Barat. Dia pernah menjadi Anggota MPR RI utusan daerah Jawa Barat.
Bagaimana profil lengkap Djamari Chaniago? Simak yuk!
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat pada 8 April 1949. Dia merupakan tokoh militer. Dia lulusan Akabri tahun 1971 dan berasal dari kesatuan infanteri baret hijau Kostrad.
Menurut berbagai sumber, Djamari Chaniago sempat menduduki sejumlah jabatan. Dia menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
Tak berhenti di situ, Djamari Chaniago lalu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
Dia pernah menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI fraksi utusan daerah Jawa Barat (1997-1998) dan fraksi ABRI (1998-1999). Dan kini, setelah menjadi purnawirawan, Djamari Chaniago bernaung di Partai Gerindra, partainya Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dilansir infoNews, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, kepada wartawan, Rabu (17/9/2025) siang, mengatakan baha Djamari Chaniago akan dilantik jadi Menko Polkam.
“Iya (Djamari Chaniago akan jadi Menko Polkam),” katanya.
Dari berbagai sumber, Djamari Chaniago merupakan satu dari anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang justru pernah memutuskan bahwa Prabowo Subianto terbukti bersalah karena melakuka pelanggaran dalam operasi penculikan aktivis pada 1998.
Keputusan itu berujung Prabowo Subianto dipecat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Perwira lain yang termasuk ke dalam DKP selain Djamari Chaniago ketika itu, ada Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Arie J Kumaat.
Dikutip dari situs resmi Kemenko Polkam, disebutkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dibentuk sejak 29 Maret 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.
Ketika itu, sedang berlangsung Kabinet Pembangunan III. Sementara nomenklatur awal jabatan Menko Polkam adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Terganggunya stabilitas politik dan keamanan pada pertengahan dekade 1970-an, menjadi latar belakang berdirinya kementerian ini. Gangguan itu antara lain meletusnya peristiwa Malari hingga memanasnya kondisi Timor Timur. Kementerian ini menjadi harapan baru terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.
Profil Djamari Chaniago
Bagian dari DKP
Fungsi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Dari berbagai sumber, Djamari Chaniago merupakan satu dari anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang justru pernah memutuskan bahwa Prabowo Subianto terbukti bersalah karena melakuka pelanggaran dalam operasi penculikan aktivis pada 1998.
Keputusan itu berujung Prabowo Subianto dipecat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Perwira lain yang termasuk ke dalam DKP selain Djamari Chaniago ketika itu, ada Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Arie J Kumaat.
Dikutip dari situs resmi Kemenko Polkam, disebutkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dibentuk sejak 29 Maret 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.
Ketika itu, sedang berlangsung Kabinet Pembangunan III. Sementara nomenklatur awal jabatan Menko Polkam adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Terganggunya stabilitas politik dan keamanan pada pertengahan dekade 1970-an, menjadi latar belakang berdirinya kementerian ini. Gangguan itu antara lain meletusnya peristiwa Malari hingga memanasnya kondisi Timor Timur. Kementerian ini menjadi harapan baru terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.
