DPRD Jawa Barat resmi mengeluarkan maklumat untuk merespons dinamika situasi sosial yang terjadi di wilayah Jabar beberapa waktu terakhir. Maklumat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disuarakan massa aksi saat demonstrasi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.
Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, menegaskan bahwa pernyataan sikap ini menjadi komitmen lembaga dewan untuk menyampaikan suara masyarakat ke tingkat pusat maupun daerah.
“Pernyataan sikap DPRD Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Maka kami dengan ini pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut,” kata Bucky di Gedung Sate, Bandung, Senin (1/9/2025).
Adapun empat poin dalam maklumat yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI adalah sebagai berikut:
1. Mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Koruptor.
2. Mendukung pengesahan rancangan tentang revisi KUHP.
3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan.
4. Mendukung pelaksanaan reformasi di kepolisian Republik Indonesia.
Selain maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI, Bucky juga menyampaikan enam poin tuntutan dari massa aksi terhadap Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar.
Enam poin itu ialah kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik, mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan, mengatasi premanisme dan pungutan liar, mengatasi kesenjangan dan ketimpangan.
Kemudian menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bucky menegaskan bahwa maklumat ini dibuat sebagai bentuk kepedulian DPRD Jabar terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari ke belakang.
“Ini dalam rangka menyampaikan aspirasi dari pengunjuk rasa, pertama ke pemerintah pusat di DPR RI, dan kedua untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Dia menyebut, maklumat itu akan langsung diteruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait lainnya. “Secepatnya. Hari ini disampaikan,” tegas Bucky.
Terkait apakah poin-poin sikap juga akan diteruskan kepada pimpinan partai di pusat, Bucky menyebut hal itu akan dilakukan secara internal oleh masing-masing fraksi. “Iya, mungkin itu akan disampaikan oleh masing-masing ketua fraksi,” katanya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
