Babak baru dimulai di Aula Kantor Kecamatan Rumpin, Cibinong. Pemerintah Kecamatan Rumpin dengan bangga meluncurkan inovasi digital bertajuk RUMPI (Rumpin Mapping & Planning Integration). Peluncuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda dimulainya sosialisasi pengumpulan data lapangan serta transformasi sistem digital terintegrasi berbasis geospasial yang akan mengubah cara perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Inovasi RUMPI adalah sistem pemetaan dan perencanaan digital yang dirancang untuk mengintegrasikan data spasial dan tematik dari tingkat desa. Tujuannya jelas, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, efisien, dan berkelanjutan.
Program ini merupakan kontribusi nyata Kecamatan Rumpin dalam menyukseskan implementasi Kebijakan Satu Peta di tingkat lokal. Sekaligus mendukung arah kebijakan prioritas Pemkab Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Camat Rumpin Icang Aliudin menjelaskan inovasi ini lahir dari kebutuhan mendesak akan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. “Melalui RUMPI, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di wilayah Kecamatan Rumpin didasarkan pada data yang valid dan terpetakan dengan baik,” ujar Icang dalam rilis Pemkab Bogor yang diterima infoJabar, Sabtu (12/7/2025).
Icang menambahkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi teknis pengumpulan data lapangan secara bertahap di seluruh desa se-Kecamatan Rumpin. Langkah ini krusial untuk melengkapi dan memperbarui basis data prototipe awal yang sudah disiapkan, memastikan sistem RUMPI nantinya dapat berfungsi secara optimal dan responsif terhadap dinamika wilayah.
“Sistem RUMPI tidak hanya akan memuat peta-peta tematik seperti penggunaan lahan, infrastruktur, dan potensi wilayah, tetapi juga dirancang untuk mendukung perencanaan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga mitigasi bencana,” kata Icang.
Lebih dari itu, RUMPI diharapkan menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi dalam merancang intervensi pembangunan yang tepat sasaran. Dengan keterbukaan data dan visualisasi wilayah yang jelas, publik dapat ikut mengawasi, memberikan masukan, bahkan terlibat langsung dalam proses pembangunan.
“Kami optimistis RUMPI akan membawa perubahan positif dalam pola perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam penerapan transformasi digital pemerintahan,” tutur Icang.
