Rencana Pemprov Jawa Barat menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dari 36 siswa menjadi 50 siswa pada sekolah negeri mendapat penolakan dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS). Penambahan jumlah rombel dikhawatirkan dapat mengurangi mutu pendidikan.
Ketua FKSS Jawa Barat Ade Hendriana mengatakan, selain mengurangi mutu pendidikan, penambahan rombel dikhawatirkan membuat banyak sekolah swasta tutup karena semakin kekurangan murid.
“Jika rencana kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada mutu pendidikan terancam menurun, guru sertifikasi kekurangan jam dan banyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada guru dan karyawan,” ungkap Ade, Senin (30/6/2025).
Menurut Ade, sekolah swasta saat ini menghadapi situasi sulit karena pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, pendaftar ke sekolah swasta terbilang sepi peminat dimana rata-rata keterisian bangku masih dibawah 50 persen.
“SPMB sekolah swasta di Jawa Barat tahun 2025 sampai hari Selasa 24 Juni 2025 rata-rata baru terisi 30 persen,” ungkapnya.
Dalam rencana penambahan kuota rombel ini Ade menilai Pemprov Jabar tidak memperhatikan rambu-rambu Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 6 huruf b terkait kesedian sarana prasarana.
“Sedangkan RKB (ruang kelas baru) baru akan dilaksanakan di tahun ini melalui APBD Murni 2025 akan dikerjakan bulan Juli- Agustus. Lantas siswa mau melaksanakan Proses Belajar Mengajar dimana kelas nya juga baru rencana akan dibangun?,” katanya.
“Oleh karena itu perlakukan secara adil Sekolah Negeri dan Swasta. Jika tidak makin banyak sekolah swasta yang tutup, bukan karena tak berkualitas, tapi karena tak diberi ruang untuk bersaing dan ini akan merugikan kualitas pendidikan di Jawa Barat,” sambungnya.
Disampaikan, penolakan terhadap rencana penambahan rombel ini dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi pengurus FKSS Jabar yang nantinya akan disampaikan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surat resmi.
“FKSS Jabar sudah melakukan chat WA dengan Mendikdasmen dan Wamendikdasmen terkait rencana sekolah negeri di Jabar menambah kuota rombel 50 siswa dan akan berkirim surat secara resmi,” tuturnya.
Respons Disdik Jabar
Menanggapi adanya penolakan dari sekolah swasta terkait rencana menaikan rombel itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto buka suara. Purwanto menyebut rencana penambangan jumlah rombel itu dilakukan untuk memfasilitasi agar lebih banyak nak-anak di Jabar bisa ditampung di sekolah negeri.
“Kan pemerintah provinsi ingin memaksimalkan layanan mungkin, ya. Jadi, ingin anak-anak itu bisa bersekolah di sekolah negeri kita harus layani,” ucap Purwanto.
Mengenai kekhawatiran sekolah swasta terhadap penurunan kualitas pendidikan hingga kehilangan murid, Purwanto meyakini sekolah swasta di Jabar akan tetap bertahan. “Kan juga masih banyak anak-anak yang tidak tertampung ini, hampir setengahnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purwanto mendorong sekolah swasta untuk bisa meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya sehingga minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah swasta tetap tinggi.
“Perbaiki layanannya saja. Perbaiki layanan pembelajarannya, layanan pengelolaannya biar masyarakat juga pada ke situ, pada nyari,” tutup Purwanto.
