Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengklaim, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung terus menurun. Penuntasan kemiskinan akan terus digencarkan berdasarkan Inpres Nomer 8 tahun 2025.
Dadang mengatakan, Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sekitar 107.400 hektare. Kemudian jumlah penduduknya mencapai 3,7 jiwa.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Dengan data kemiskinan ekstrem pasca pandemi 2021 1,78 persen dan berdasarkan data BPS Desember 2024 0,5 persen. Jadi kemiskinan ekstrem tinggal menyisakan 0,5 persen,” ujar Dadang, Sabtu (21/6/2025).
Dadang turut mendukung upaya Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam menuntaskan kemiskinan. Menurutnya penuntasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.
“Dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem tahun 2026 kita targetkan nol persen,” katanya.
Menurutnya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara pentahelix. Sehingga tanggung jawabnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Kita lihat dulu titik lokusnya, orangnya. Nah setiap desa ini misal ada 10 atau 20 orang kita bagi berapa yang dibiayai oleh APBN, berapa yang di biayai oleh APBD provinsi, dan kabupaten termasuk desa nanti kita kasih beban sehingga 2026 ini betul-betul nol persen untuk kemiskinan ekstrem ya,” jelasnya.
Dia menyebutkan telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Alhamdulilah selama periode pertama saya kita bisa menyelesaikan rutilahi sebanyak 29.347 rumah ini kolaborasi dengan DPR-RI,” ucapnya.
Dadang menilai indikator kemiskinan adalah dengan adanya rumah tidak layak huni. Makanya dirinya terus menggencarkan program rutilahu.
“Dalam waktu 3,5 tahun waktu yang singkat ini berdasarkan penelitian dan pengalaman yang dilakukan bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim membutuhkan anggaran Rp 50 juta per KK,” kata Dadang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal geram terkait ucapan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo yang menyebutkan bahwa orang tuanya miskin anaknya pasti miskin. Kata Cucun, hal tersebut tidak pantas diutarakan kepada masyarakat.
Cucun menyampaikan, kegelisahannya tersebut dihadapan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat berkunjung, di Lapangan Mini Soccer, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6/2025).
“Kita harus putus generasi miskin. Terus terang saya komplain dengan statmen Wamensos bahwa kalau orang tuanya miskin anaknya pasti miskin, saya protes atas stetmen seperti itu. Kita ini enggak mau miskin, siapa yang mau miskin,” ujar Cucun, dalam sambutannya.
Pihaknya meminta semua stakeholder terkait untuk bisa mematuhi Inpres nomer 8 tahun 2025. Kata dia, terutama pihak desa yang harus berhati-hati terkait data kemiskinan.
“Jangan hanya karena ingin Bansos, jadi data dimanipulasi jadi miskin semuanya, itu namanya memelihara kemiskinan. Tolong kerjasama ya jangan sampai data kemiskinan itu dibikin satu hal yang menjadi satu komoditas untuk Bapak-Ibu agar warganya dapat bantuan,” katanya.
Cucun mengatakan, saat ini turut prihatin dengan problematika kemiskinan yang masih tinggi. Salah satunya adalah di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
“Karena di sini sangat anomali. Ini daerah penuh dengan industri, ada textile, industri olahan makanan, tapi masih masuk kemiskinan ekstrim Pak Kadis DPMD kategori 1, itu kan anomali Pak, itu tugas Bapak bagaimana menyelesaikan itu,” jelasnya.
Dia menegaskan semua pihak terkait harus turun tangan menangani kemiskinan. Bahkan dirinya meminta tahun depan sudah tidak ada lagi masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
“Di Wangisagara 2026 harus zero kemiskinan. Anggaran zero kemiskinan 2025 harus bisa segera terwujud,” ucapnya.
Cucun turut memberikan apresiasinya terkait adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mulai melakukan akselerasi penuntasan kemiskinan. Hal tersebut diharapkan bisa membantu kemiskinan di sekitar Majalaya.
“Saya bangga pada hari ini bisa bersama-sama menyaksikan keberhasilan yang selama hampir 5 tahun saya dipercaya menjadi ketua panja transfer keuangan daerah. Saya melihat bagaimana program ini bisa ada out put dan out come yang dihasilkan Bumdes salah satunya du Desa Wangisagara,” terangnya.
“Jadi enggak sia-sia saya jadi panja di Badan Anggaran, karena ternyata di daerah saya sendiri ada Bumdes, yang diantara sekian ribu Desa ini Bumdes menjadi andalan, tapi saya sekaligus pengawasan kesini,” pungkasnya.
