Sentilan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan kepada Sekda Jabar Herman Suryatman yang disampaikan secara terbuka dalam forum paripurna DPRD Jabar tak luput dari perhatian legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menilai dinamika tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, hubungan antara Wakil Gubernur dan Sekda sejauh ini berjalan baik dan tidak menunjukkan adanya ketegangan serius. “Sejauh ini baik-baik saja,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/6/2025).
Meski demikian, Rahmat mengakui bahwa pernyataan terbuka Wagub dalam forum resmi seperti paripurna DPRD memang menjadi bagian dari dinamika kerja di tubuh eksekutif. Namun ia menegaskan, hal tersebut belum tentu mengindikasikan adanya disharmoni struktural. “Ya itu dinamika kerja biasa saja,” kata legislator dari Fraksi PKB itu.
Ia bahkan menyebut, sindiran yang dilontarkan Erwan kemungkinan besar dilandasi suasana personal semata. “Itu kangen saja karena beberapa waktu tidak bertemu,” ucapnya berseloroh.
Kendati menilai situasi masih terkendali, Rahmat menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap perlu memberi perhatian terhadap dinamika internal tersebut agar tidak mengganggu produktivitas pemerintahan. “Dinamika internal eksekutif itu ya perlu memang diperhatikan oleh gubernur biar tetap produktif,” ujarnya.
Terkait potensi gangguan terhadap jalannya pemerintahan, Rahmat optimistis hal itu tidak akan terjadi. Ia percaya bahwa tata kelola pemerintahan di Pemprov Jabar masih berada dalam jalur yang normatif dan bisa terus bergerak lebih cepat.
“Mestinya tidak ya, tata kelola pemerintahan Pemprov harusnya tetap bisa berjalan normatif dan seharusnya lebih akseleratif seiring dengan gaya kerja gubernur,” ungkapnya.
Soal etika birokrasi, Rahmat menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Wagub Erwan masih dalam batas wajar dan sesuai konteks tempat penyampaiannya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Masih dalam batas wajar, masih dalam koridor, disampaikan di Gedung DPRD yang memang tempatnya demokratisasi kinerja, demokratisasi teknokrasi birokrasi,” jelas Rahmat.
DPRD Jabar sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga fungsi pengawasan agar dinamika di internal eksekutif tidak berdampak pada pelayanan publik.
“Ya tentu DPRD terus meningkatkan fungsi pengawasan, meskipun akhir-akhir ini kami diserang buzzer, tapi enggak apa-apa. Itulah risiko demokrasi terbuka dari sisi medsos,” katanya.
Rahmat optimistis, masyarakat Jawa Barat cukup cerdas untuk menilai posisi DPRD di tengah dinamika yang ada. “Kami di DPRD yakin bahwa masyarakat terdidik di Jawa Barat ini tentu tahu dan setuju tugas dan fungsi kami di DPRD,” pungkasnya.
