Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan agar Bandara Husein Sastranegara untuk direaktivasi, menyusul belum maksimalnya oprasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono angkat bicara soal usulan itu. Menurutnya, masalah tersebut bukan kewenangan Walikota Bandung, melainkan pemerintah pusat.
“Memang yang menentukan Farhan? Kan bukan,” kata Ono kepada infoJabar, Minggu (15/6/2025).
“Termasuk terkait penutupan Bandara Husein bukan oleh Wali Kota Bandung. Oleh pemerintah pusat terutama oleh Kementerian Perhubungan,” tambah Ono.
Ono menyatakan, penutupan Bandara Husein Sastranegara bukan tanpa alasan. Salah satu yang jadi pertimbangan penutupan bandara tersebut adalah faktor keamanan.
“Satu hal yang saya lihat ada strategi pemerintah untuk tidak lagi pangkalan udara militer digunakan untuk bandara komersial. Kan arah kebijakannya kesana, sehingga akan lebih fokus,” ungkap Ono.
“Kedua, Husein itu memiliki keterbatasan dan selamanya tidak akan bisa dilakukan penambahan sarana dan prasarana, penambahan lahan pacu yang terbatas, bandara yang terbatas dan sekelilingnya pemukiman, sehingga dari jumlah pesawat juga terbatas, besar kecilnya pesawat hanya yang kecil-kecil,” ucapnya menambahkan.
Tak hanya itu, fasilitas bandara juga harus ditunjang dengan infrastruktur jalan. Seperti kita ketahui, jalan di Kota Bandung kerap mengalami kemacetan terutama di akhir pekan dan libur panjang.
Terkait warga Bandung banyak pilih Jakarta untuk melakukan penerbangan, Ono menyebut, alangkah baiknya Farhan meminta infrastruktur dari Kota Bandung ke Kertajati kepada pemerintah.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Juga terkait keselamatan dan kemacetan di Kota Bandung. Sehingga harusnya Wali Kota Bandung sudah tidak lagi bicara bagaimana Husein diartikan untuk bandara komersial, karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, bandara internasionalnya ada di Kertajati, sehingga Wali Kota Bandung butuh apa? Shuttle bus yang mengangkut dari Bandung ke Kertajati, oh harus ada kereta dari Bandung ke Kertajati, lebih baik itu yang diusulkan dan tidak lagi memaksakan Husein diaktivasi,” jelasnya.
Menurut Ono, alangkah bijaknya juga jika Farhan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang ingin menghidupkan BIJB yang berada di Kabupaten Majalengka. Menurut Ono, Bandung sudah maju, pemerataan ekonomi harus terjadi di daerah lainnya juga.
“Iya dan Bandung jangan egois dong, Bandung kan sudah tumbuh menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup dari sisi kota jasa, kota perdagangan, banyak daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi di Jabar, sehingga bagaimana yang selama ini Bandung yang sudah jadi destinasi wisata, di mana Jumat-Minggu macet untuk dibuat lebih nyaman, para wisatawan dari Jakarta, Cirebon, Sukabumi, Tasik dan lainnya merasa nyaman berwisata di Bandung,” terang Ono.
Menurut Ono, dengan seringnya macet Kota Bandung saat hari libur, itu membuktikan jika wisatawan yang gunakan jalur darat masih banyak.
“Coba dilihat wisatawan di luar kota yang menggunakan jasa penerbangan dibandingkan jalan darat, saya yakin masih banyak yang gunakan jalur darat. Jangan menambah hal-hal yang tidak urgent untuk dilakukan, mendingan berani yang lain,” terangnya.
Terkait warga Bandung yang banyak menggunakan bandara di Jakarta dan Kota Bandung kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) nya, kata Ono, hal tersebut sudah menjadi urusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Itu bukan urusan Farhan, itu urusan Gubernur Jabar, yang penting PAD tidak turun, kalau (PAD) turunkan, kan ekonomi juga sedang begini, tidak terkait dengan Bandara Husein, pendapatan negara, PAD dan termasuk pendapatan rakyat tidak baik-baik saja, kita lihat libur kemarin hunian hotel berkurang,” ucap Ono.
Ono juga mendorong kepada Dedi Mulyadi agar penerbangan umrah warga Jabar bisa seluruhnya dilakukan di BIJB Kertajati.
“Kalau lari ke Jakarta kita dorong gubernur buat gerakan bagaimana Bandara Kertajati teraktivasi, kalaupun digunakan umrah bagaimana 18-20 Kabupaten kota terbang di Kertajati,” ujar Ono.
