Di tengah jeritan ekonomi warga dan instruksi penghematan dari pemerintah, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana melakukan pengadaan 50 unit tablet baru senilai hampir Rp1 miliar.
Ironisnya, alih-alih menahan diri setelah mendapat banyak protes soal pengadaan itu, para wakil rakyat malah minta perangkat tablet dihadirkan dengan spesifikasi dewa.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, bersikeras bahwa langkah tersebut justru bagian dari efisiensi. Ia menyebut pengadaan tablet akan memangkas pengeluaran fotokopi dokumen.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp50 juta buat setiap anggota dewan,” ujar Mahdi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
Mahdi bahkan secara terang-terangan meminta tablet dengan kapasitas penyimpanan jumbo. Jika spesifik itu tak sesuai permintaan, Mahdi dengan tegas akan menolaknya.
“Kita minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 GB itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 GB atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” katanya.
“Saya sempat dengar awal itu yang mau dibeli dengan kapasitas 128 GB, tapi kita tolak pastinya. Kalau yang segitu ya itu tadi, sama dengan yang tahun 2019 harganya Rp10 juta per unit, kalau yang sekarang sesuai keinginan kita itu Rp17 jutaan per unit,” tegasnya.
Kebijakan ini langsung menuai gelombang protes, bukan hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dari para sesepuh yang pernah memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat.
Tokoh Pemekaran KBB, Yacob Anwar Lewi, menyebut keputusan dewan sangat tidak berempati terhadap realitas warga yang masih banyak hidup dalam kemiskinan.
“Mestinya mereka ini peka terhadap kondisi masyarakat KBB saat ini, mayoritas masih miskin. Baiknya ya ditunda dulu, atau mungkin jangan jadi,” kata Yacob.
Menurutnya, dana tersebut jauh lebih bermanfaat bila dialihkan untuk kepentingan yang langsung dirasakan rakyat.
“Lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KBB, selaraskan dengan program pemerintahan yang baru ini. Misalnya memperbaiki jalan dan lain-lain,” ujarnya.