Angka kemiskinan di Jawa Barat secara keseluruhan diklaim menurun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun begitu, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan.
Dalam rilisnya, Jumat (25/7/2025), BPS mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 3,65 juta orang atau 7,02 persen dari total penduduk Jawa Barat. Angka ini diklaim turun sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebanyak 3,67 juta orang.
“Rilis hari ini menjelaskan fenomena indikator kemiskinan yang menurun 0,06 poin dibandingkan dengan kondisi September 2024,” ucap Plt. Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus.
Darwis menjelaskan, kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor turunnya angka kemiskinan. Adapun pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan I 2025 tumbuh 4,98 persen secara year on year, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,91 persen.
“Indikator lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 sebesar 6,74 persen turun dibandingkan TPT Agustus 2024 meskipun jumlah pengangguran mengalami kenaikan dari 1,77 juta orang menjadi 1,81 juta orang,” jelasnya.
Menurutnya, Kenaikan biaya hidup juga jadi salah satu faktor yang membayangi warga miskin. Garis Kemiskinan (GK) Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp 547.752 per orang per bulan, naik 2,29 persen dibandingkan September 2024.
Jika dirinci, pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan mencapai Rp 410.143, dan untuk kebutuhan non makanan Rp 137.609 per orang per bulan.
“Garis Kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp 547.752 per orang per bulan. Dan GK ini naik 2,29 persen dibandingkan September 2024. Komoditi makanan menyumbang 74,88 persen terhadap Garis Kemiskinan dan non makanan menyumbang 25,12 persen,” ujarnya.
Di tengah kabar penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan pada Maret 2025. Jumlahnya bahkan bertambah hingga 66,02 ribu orang.
Menurut Darwis, persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2025 mencapai 6,76 persen, naik 0,11 persen poin dibandingkan September 2024. Sebaliknya, angka kemiskinan di perdesaan menurun hingga 0,70 persen poin, menjadi 8,15 persen.
“Secara absolut di perkotaan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 66,02 ribu orang, sementara di perdesaan turun sebanyak 79,63 ribu orang,” kata Darwis.
Darwis Sitorus juga menginformasikan, tingkat ketimpangan pengeluaran atau Gini Ratio di Jabar pada Maret 2025 sebesar 0,416 yang masuk kategori sedang. Disebutkan, gini ratio di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan.
“Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,426 sedangkan di perdesaan 0,323 ini menunjukan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Akan tetapi baik di perkotaan dan perdesaan angka gini rationya sama-sama mengalami penurunan pada Maret 2025,” tuturnya.
BPS juga menyebut, kelompok penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan persentase pengeluaran. Ini menjadi tanda adanya perbaikan kecil dalam distribusi pendapatan, meski kualitas hidup penduduk miskin secara umum masih belum membaik.
“Saya simpulkan bahwa secara kuantitas, kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2025 mengalami penurunan begitupun dengan ketimpangannya. Namun secara kualitas penduduk miskin juga mengalami penurunan hal ini ditunjukkan dengan kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan,” tutup Darwis.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
