Sebanyak 2.000 relawan petugas dari 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Bandung dipastikan bakal mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Penjaminan tersebut dilakukan secara bertahap.
Dari total 1.870 SPPG yang telah terbentuk sejak peluncuran program MBG pada Januari 2025 di 38 provinsi, terdapat lebih dari 75.000 relawan yang bekerja di dapur. Namun hingga saat ini, baru sekitar 8.000 pekerja yang telah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau setara dengan 11 persennya.
Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, terdapat 169 SPPG yang beroperasi dengan 6.200 relawan yang tersebar di 10 titik. Di Kota Bandung, sebanyak 40 SPPG sudah aktif dengan total 2.000 relawan. Keseluruhan relawan tersebut bakal menjadi target penerima jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
“Target 2025 Insya Allah, ini bentuk kehadiran negara dan perhatian terhadap relawan. Kita akan memenuhi seluruh SPPG yang ada. Semua akan di-backup dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Deputi Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan 2025 di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Sabtu (27/6/2025).
Ia memastikan seluruh relawan yang tergabung dalam SPPG telah terdaftar dan melalui proses verifikasi sebelum mengikuti program. Ia menyebut tidak ada persyaratan khusus yang diperlukan agar relawan bisa menerima BPJS Ketenagakerjaan.
“Seluruhnya sudah terdaftar. Tidak ada persyaratan khusus untuk dapat BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Program penjaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan SPPG di Kota Bandung dan wilayah lainnya di Pulau Jawa ini resmi terlaksana melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan, Sabtu (28/6/2025). Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah, menyatakan bahwa program ini menjadi bagian dari prioritas nasional.
“Kami mengajak tim BGN untuk terus memantau proses perlindungan yang diberikan. Dengan jaminan ini, para SPPG bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa cemas, karena ada kepastian jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian,” ucap Hendra.
Adapun iuran untuk jaminan ketenagakerjaan ini akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat melalui BGN. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan bahwa BGN bakal mengalokasikan anggaran mencapai Rp20,16 miliar per bulan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan para relawan dapur MBG se-Indonesia.
“Setiap pekerja di dapur MBG atau SPPG kini terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan kematian,” ungkap Dedek, Rabu (23/4/2025) sebagaimana dilansir dari infoNews.
Selain jaminan sosial, 2.000 relawan SPPG di Kota Bandung juga mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan makanan di dapur MBG. Suardi mengatakan hal ini merupakan salah satu wujud evaluasi terhadap insiden keracunan massal di sejumlah sekolah yang sempat terjadi sebelumnya.
“Iya ini salah satu bentuk evaluasi. Mereka diberi pencerahan dan bimbingan bagaimana berbuat lebih baik. Pasti (bakal menjadi) lebih profesional. Kalau ada bimbingan tapi tak ada perubahan, untuk apa diadakan?” ungkapnya.
Ia menyebut akan ada peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas dari pelaksana dapur MBG selepas bimtek terselenggara. Sehingga diharapkan kasus keracunan massal tak lagi terjadi.
“Selama ini relawan adalah ibu-ibu yang terbiasa memasak secara tradisional. Kami beri pelatihan oleh orang-orang yang sudah ahli, bagaimana mengolah dan mengutamakan higienitas dalam masakan mereka. Sehingga keracunan-keracunan itu tidak terjadi,” ungkap Suardi.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Komjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, juga menekankan pentingnya edukasi bagi para relawan, terutama dalam mengolah makanan bergizi dengan aman.
“Yang pertama ditekankan bagaimana pengetahuannya, yang kedua keterampilannya, dan yang ketiga etikanya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa selama masa libur sekolah, prioritas pelayanan MBG dialihkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Makanan tidak lagi disalurkan ke sekolah, melainkan diantar langsung ke rumah-rumah penerima manfaat.
“Untuk ibu hamil dan menyusui tetap berjalan seperti biasa. Anak sekolah yang libur juga tetap dapat bantuan jika mereka datang ke sekolah. Tapi fokus utama saat libur memang pada bumil, busui, dan balita,” katanya.
